PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, resmi memulai pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 secara door-to-door.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menjadi warga pertama yang didata petugas BPS di kediamannya di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Senin (15/6/2026).
Keikutsertaan Gubernur Mirza dalam pendataan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar sekali dalam 10 tahun. Ia berharap partisipasinya dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk mendukung pendataan yang dilakukan BPS.
“Alhamdulillah, saya telah melaksanakan sensus ekonomi. Terakhir dilaksanakan pada tahun 2016 dan selama 10 tahun terakhir telah terjadi banyak perkembangan serta perubahan di Provinsi Lampung,” kata Mirza.
Menurutnya, berbagai perubahan yang terjadi dalam satu dekade terakhir perlu dicatat secara menyeluruh agar pemerintah memiliki gambaran riil mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
“Kita perlu menangkap dan mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang ada, termasuk berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat serta dunia usaha di Provinsi Lampung saat ini,” ujarnya.
Mirza menilai Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting karena dalam beberapa tahun terakhir terjadi berbagai perubahan tata kelola dan tata niaga yang mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas lapangan.
“Data yang diberikan tidak terafiliasi dengan kepentingan pihak mana pun serta dijamin kerahasiaannya,” tegasnya.
Menurut Mirza, data yang akurat sangat dibutuhkan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Ia berharap pertumbuhan ekonomi Lampung ke depan tidak hanya meningkat secara berkelanjutan, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum strategis untuk memperoleh gambaran lengkap kondisi perekonomian daerah.
“Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan untuk memastikan seluruh pelaku usaha dapat tercatat dengan baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendataan mencakup seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali, baik usaha formal maupun usaha rumah tangga, termasuk yang bergerak di sektor pertanian.
Menurut Ahmadriswan, pendekatan yang digunakan adalah sensus ekonomi lengkap sehingga seluruh aktivitas usaha dapat terdata secara menyeluruh. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Provinsi Lampung menyiapkan sekitar 8.619 petugas lapangan nonorganik yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Lampung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Kami akan melakukan pendataan secara menyeluruh tanpa pengecualian agar data yang dihasilkan benar-benar lengkap dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya,” pungkasnya.
(Rian)
