PIJAR MEDIA, TUBABA— DPC PDI Perjuangan (PDIP) Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris DPC PDIP Tubaba yang juga Wakil Ketua I DPRD Tubaba, Ponco Nugroho, ST, mengatakan partainya pada prinsipnya mendukung program pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, dukungan tersebut tetap disertai catatan dan fungsi pengawasan.
“Prinsipnya kami mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat kepada rakyat. Tetapi mekanisme pelaksanaannya harus terus dievaluasi,” kata Ponco, saat dikonfirmasi media, Senin (10/08/2026).
Terkait MBG, Ponco menyoroti sejumlah aspek, mulai dari mekanisme penganggaran, ketepatan sasaran, kualitas makanan, perizinan dapur hingga transparansi menu yang diberikan kepada siswa.
Dia menyebut adanya kondisi di lapangan ketika sebagian anak disebut tidak mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program MBG. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengkaji kembali mekanisme penyaluran manfaat program tersebut.
Salah satu alternatif yang diusulkan Ponco yakni memberikan bantuan atau biaya secara langsung kepada orang tua penerima manfaat.
Menurutnya, orang tua dinilai lebih memahami kebutuhan makanan anak masing-masing sehingga makanan yang disiapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan selera anak.
“Orang tua lebih memahami kebutuhan anaknya. Ini bisa menjadi salah satu alternatif yang perlu dikaji pemerintah. Selain itu, juga meminimalisir potensi korupsi, kolusi dan nepotisme pada pelaksanaan program,” ujarnya.
Selain mekanisme penyaluran, Ponco menegaskan PDIP telah memberikan larangan kepada kadernya untuk terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
Menurut dia, larangan tersebut berasal dari pimpinan umum partai dan berlaku bagi seluruh kader. Kader yang terbukti terlibat atau bermain dalam program MBG disebut akan dikenai sanksi tegas sesuai aturan internal partai.
Sanksi tersebut, kata Ponco, dapat berupa pemecatan dari keanggotaan partai. Bagi kader yang menjabat sebagai anggota DPRD, sanksinya juga dapat berupa pencopotan dari jabatan sebagai anggota dewan.
Ponco juga mengatakan PDIP sebelumnya telah meminta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait data kader PDIP yang terlibat dalam program MBG.
Khusus di Tubaba, dia menyatakan sejauh pengetahuannya belum terdapat kader PDIP yang terbukti terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
“Sejauh yang kami ketahui, belum ada kader PDIP di Tubaba yang terbukti terlibat. Justru kader kami diarahkan untuk melakukan pengawasan,” tegasnya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, PDIP Tubaba mengaku terus menyampaikan sejumlah catatan kepada pemerintah melalui satuan tugas terkait.
Salah satu yang disoroti yakni seperti perizinan dapur MBG. Ponco menilai seluruh dapur yang digunakan untuk program tersebut harus memenuhi persyaratan dan perizinan yang berlaku.
Dia juga meminta transparansi menu MBG di sekolah. Menurutnya, sekolah semestinya dapat menyampaikan menu makanan yang diterima siswa sehingga masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan program tersebut secara terbuka.
“Kalau memang makanannya baik, sampaikan baik. Kalau ada kekurangan, itu juga harus menjadi bahan evaluasi,” tuturnya.
Tak hanya MBG, Ponco turut menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ponco menilai hasil survei tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, tingkat kepuasan publik merupakan salah satu gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Dia menyoroti sejumlah aspek, mulai dari kinerja kabinet, kondisi perekonomian, komunikasi pemerintah hingga perencanaan kebijakan.
Menurut Ponco, setiap kebijakan yang disampaikan pemerintah harus didukung perencanaan dan kesiapan implementasi yang matang agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Dia juga menyinggung kebijakan untuk mencintai produk dalam negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dibarengi konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan produk lokal, bukan justru tetap membeli barang dari luar negeri.
Ponco turut menyoroti kebijakan efisiensi anggaran. Dia berharap efisiensi dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya membebani sektor tertentu.
“Jangan sampai efisiensi hanya dirasakan di bawah, sementara struktur belanja di pusat masih gemuk,” ungkapnya.
Selain itu, Ponco juga menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan dan keberlanjutan program juga harus diperhatikan.
Ponco menilai pembangunan sarana dan prasarana harus dibarengi kesiapan pengelola agar program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dia juga meminta adanya pengawasan terhadap kualitas pembangunan KDKMP. Menurutnya, pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus memenuhi standar kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kritik dan pengawasan yang disampaikan PDIP bukan berarti menolak program pemerintah. Fungsi pengawasan bukan semata-mata untuk mengkritik pemerintah, tetapi memastikan program berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(Rian)
