PIJAR MEDIA, TUBABA — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, telah mencapai 89,56 persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tubaba, Arif Rahman Maulana, pada Rabu (12/08/2026).
Arif optimistis seluruh pendataan dapat dituntaskan sebelum batas akhir pada 31 Agustus 2026. Bahkan, target pendataan lapangan diharapkan sudah selesai pada 17 Agustus, sehingga setelahnya petugas tinggal melakukan penyisiran sasaran yang belum terdata.
Ia menerangkan, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis BPS yang digelar setiap 10 tahun sekali untuk menyediakan data komprehensif mengenai kondisi dan karakteristik kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia.
“Target kita 31 Agustus 2026 pelaksanaan SE tuntas semuanya. Dan 17 Agustus ini target kita pendataan lapangan sudah selesai, kalaupun belum selesai tinggal penyisiran-penyisiran saja,” kata Arif, saat dikonfirmasi media di kantor BPS setempat.
Dalam pelaksanaannya, BPS Tubaba menerjunkan 312 petugas lapangan. Mereka terdiri dari 275 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan 37 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).
Sebanyak 312 petugas tersebut ditugaskan mendata sekitar 109 ribu sasaran yang mencakup keluarga serta usaha skala mikro, kecil, menengah hingga besar di seluruh wilayah Tubaba.
Setiap PPL rata-rata menangani sekitar 400 sasaran, sedangkan satu PML membawahi empat hingga lima PPL. Para petugas dikontrak selama sekitar 2,5 bulan.
Arif menyebut hingga saat ini sudah ada 20 dari 312 petugas yang menuntaskan pendataan. Setelah seluruh lapangan selesai, BPS akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diinput untuk memastikan tidak terjadi kesalahan.
“Alhamdulillah dari 312 orang petugas, 20 diantaranya sudah tuntas. Setelah pendataan lapangan selesai, selanjutnya adalah pengecekan kembali data yang sudah diinput agar tidak salah,” ujarnya.
Meski capaian hampir 90 persen, BPS masih menemukan sejumlah kendala. Salah satunya penolakan dari masyarakat karena kurang memahami tujuan dan manfaat sensus.
Informasi yang beredar di media sosial juga menjadi tantangan. Sebagian masyarakat khawatir data yang diberikan berkaitan dengan perpajakan atau dapat mempengaruhi status bantuan sosial.
Arif menegaskan SE2026 tidak berkaitan dengan pajak. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi dan struktur perekonomian yang nantinya menjadi dasar perencanaan pembangunan serta evaluasi kebijakan pemerintah.
“Sensus Ekonomi 2026 tidak untuk pajak, atau mencabut bantuan sosial. Oleh karenanya, untuk mengatasi penolakan, petugas melakukan pendekatan secara persuasif. Jika diperlukan, petugas melibatkan aparatur tiyuh/desa maupun tokoh masyarakat setempat untuk memberikan penjelasan kepada responden,” jelasnya.
Arif mengajak masyarakat menerima petugas sensus di rumah maupun tempat usaha serta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Data SE2026 nantinya diharapkan menjadi pijakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan ekonomi Tubaba.
“Terima petugas Sensus Ekonomi 2026 di rumah Anda, di tempat usaha Anda dan berikan jawaban dengan jujur. Karena hasil sensus ini akan menjadi pijakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan program pembangunan perekonomian kedepannya,” katanya.
Keberhasilan pendataan juga tidak terlepas dari dukungan Pemkab Tubaba, Forkopimda, pemerintah kecamatan dan tiyuh/desa, pelaku usaha, masyarakat serta seluruh petugas SE2026.
Sementara itu, satu diantara PML SE2026 Tubaba, Mirza Ali Muda, membenarkan bahwa kekhawatiran masyarakat umumnya berkaitan dengan status bantuan sosial dan pajak.
“Rata-rata ketakutan masyarakat didata karena khawatir desil mereka naik sehingga bansos dicabut, kemudian khawatir berkaitan dengan pajak,” kata Mirza.
Menurut dia, petugas terlebih dahulu memberikan penjelasan secara perlahan dan persuasif. Jika pendekatan tersebut belum berhasil, petugas meminta bantuan aparatur tiyuh atau tokoh masyarakat.
“Kita tangani secara persuasif dan menjelaskan pelan-pelan, kalau tidak bisa baru kita minta bantu tokoh atau aparatur tiyuh atau desa,” ungkapnya.
BPS memastikan kualitas data sebagai bagian penting dalam pelaksanaan SE2026. Seluruh petugas wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Kami berharap sinergi dan partisipasi seluruh pihak terus terjaga agar SE2026 menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi pembangunan Tubaba ke depan,” pungkasnya.
(Rian)
