PIJAR MEDIA, TUBABA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, terus memperkuat tata kelola persampahan. Hingga 2026, tercatat sekitar 70 bank sampah telah terbentuk dari 103 tiyuh/kelurahan, sementara volume sampah yang mampu ditangani Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencapai 30 ton per hari.
Kepala DLH Tubaba Iwan Setiawan, mengatakan pengelolaan sampah kini tidak lagi hanya mengandalkan pola angkut dan buang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pemerintah mendorong pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
“Pengelolaan sampah tidak hanya mengandalkan pengangkutan ke TPA, tetapi juga memperkuat pengurangan dan pemilahan dari sumbernya,” kata Iwan, saat dikonfirmasi media pada Selasa (11/08/2026).
Menurutnya, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi diarahkan masuk ke bank sampah. Sementara sampah organik dapat diolah menjadi kompos. Adapun sampah residu baru dikumpulkan dan diangkut menuju TPA.
Dengan pola tersebut, tidak seluruh sampah harus berakhir di TPA. Langkah ini sekaligus diharapkan dapat mengurangi beban pengangkutan dan memperpanjang kemampuan TPA dalam menampung sampah.
“Saat ini, Tubaba memiliki satu TPA aktif yang berada di Tiyuh (Desa) Penumangan. Pengelolaan di TPA tersebut masih menggunakan metode controlled landfill, yakni melalui proses penggalian tanah, penimbunan, perataan, dan pemadatan sampah,” jelasnya.
Untuk mendukung pengangkutan, Iwan memaparkan bahwa DLH saat ini baru hanya memiliki dua unit armroll dalam kondisi baik, satu unit dumtruck dalam kondisi baik, dan satu unit dumtruck yang mengalami rusak berat. Penambahan armada terakhir dilakukan pada 2025, sedangkan pemeliharaan sarana dilakukan secara rutin menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Keterbatasan armada tersebut membuat pelayanan pengangkutan belum menjangkau seluruh wilayah Tubaba. Pelayanan saat ini diprioritaskan di wilayah perkotaan, pusat pemerintahan, fasilitas umum, kawasan perdagangan, dan permukiman tertentu.
“Masih ada wilayah yang belum terlayani karena cakupan wilayah Tubaba cukup luas, sementara jumlah armada dan tenaga masih terbatas,” ujarnya.
Selain armada, kondisi jalan, jarak wilayah pelayanan, biaya operasional, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memilah sampah juga menjadi kendala.
Karena itu, masyarakat di wilayah yang belum terjangkau armada didorong mengelola sampah secara mandiri melalui bank sampah maupun pengolahan sampah organik.
Bank sampah sendiri melibatkan masyarakat, pemerintah tiyuh/kelurahan, kelompok masyarakat, kader lingkungan, organisasi kemasyarakatan, sekolah, dunia usaha, hingga DLH. Konsepnya, sampah dipilah dari sumber dan sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali.
“Adapun 70 bank sampah yang tercatat sudah terbentuk dan beroperasi saat ini tersebar di sembilan kecamatan. Rinciannya, 8 unit di Tulang Bawang Tengah, 12 di Tulang Bawang Udik, 5 di Lambu Kibang, 9 di Tumijajar, 5 di Way Kenanga, 13 di Gunung Agung, 2 di Gunung Terang, 10 di Batu Putih, dan 6 di Pagar Dewa,” ungkapnya.
Dalam pengelolaan persampahan, DLH juga didukung 59 petugas yang terdiri dari tenaga pengangkutan, tenaga pengelola TPA, sopir truk sampah, operator alat berat, dan penarik retribusi persampahan.
Iwan mengatakan Pemkab Tubaba terus melakukan optimalisasi armada, pemeliharaan sarana, pengembangan bank sampah, pengurangan sampah dari sumber, serta peningkatan peran masyarakat.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Ke depan, Tubaba menargetkan perluasan cakupan pelayanan, penambahan dan penguatan bank sampah, pemilahan sampah dari sumber, pengolahan sampah organik, peningkatan sarana-prasarana, serta pengurangan ketergantungan terhadap TPA.
“Targetnya membangun sistem persampahan yang tidak hanya bersifat angkut-buang, tetapi berbasis pengurangan, pengolahan, dan ekonomi sirkular. Pemkab berharap penguatan sistem tersebut dapat menekan volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Rian)
