PIJAR MEDIA, TUBABA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, mengusulkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai bagian dari program prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tubaba, M. Cheri Sopian, mengatakan program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan nasional melalui sistem sekolah lintas jenjang yang terintegrasi mulai dari SD, SMP hingga SMA/SMK.
“Program ini berbeda dengan Sekolah Rakyat. Sekolah Nasional Terintegrasi lebih diarahkan bagi peserta didik berprestasi, khususnya dari kelompok masyarakat desil 4 sampai 7, dengan orientasi pendidikan bertaraf nasional hingga internasional,” kata Cheri saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya, Rabu (20/05/2026).
Ia menjelaskan, program SNT merupakan tindak lanjut dari sejumlah arahan Presiden RI dalam berbagai agenda nasional sejak akhir 2025 hingga awal 2026. Pemerintah pusat bahkan menargetkan pembangunan 500 Sekolah Nasional Terintegrasi di seluruh Indonesia pada tahun 2026.
Konsep SNT sendiri dirancang sebagai sekolah unggulan di bawah pembinaan langsung Kemendikdasmen RI. Dalam sistemnya, satu kawasan pendidikan akan memiliki satu direktur sekolah yang membawahi tiga kepala sekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.
“Selain itu, pemerintah pusat juga akan menyiapkan tim khusus yang menangani penjaminan mutu serta pengembangan guru. Tenaga pendidik yang ditempatkan nantinya direkrut secara selektif dengan standar kompetensi tinggi karena kurikulum yang diterapkan berbeda dengan sekolah umum dan diarahkan memenuhi kualitas internasional,” terangnya.
Program tersebut disiapkan untuk menjawab persoalan ketimpangan mutu pendidikan antar wilayah sekaligus meningkatkan kualitas lulusan nasional.
“Sekolah ini nantinya diharapkan menjadi pusat rujukan pendidikan di daerah, baik dalam pengelolaan pembelajaran, kualitas guru, maupun sarana prasarana,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen menyiapkan tiga skema pembangunan SNT. Skema pertama adalah pembangunan baru, yakni pemerintah daerah menyediakan dan menghibahkan lahan seluas 20 hingga 30 hektare kepada pemerintah pusat untuk pembangunan sekolah dari nol dengan anggaran mencapai Rp250 miliar.
Skema kedua adalah pembangunan sebagian. Skema ini diterapkan apabila di suatu wilayah telah tersedia sebagian jenjang pendidikan, misalnya SD dan SMP, namun SMA belum tersedia. Untuk skema ini, pemerintah daerah minimal harus menyiapkan lahan 5 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp50 miliar.
Sementara skema ketiga adalah konsolidasi terintegrasi, yakni mengintegrasikan kawasan pendidikan yang telah memiliki SD, SMP, dan SMA dengan radius berdekatan sekitar 1 hingga 2 kilometer. Pada skema ini, kebutuhan tambahan lahan berkisar 2 sampai 3 hektare dengan anggaran sekitar Rp30 miliar.
Karena keterbatasan lahan, Pemkab Tubaba memilih mengusulkan skema konsolidasi terintegrasi yang telah diusulkan pada Maret lalu sejak keluarnya surat dari pemerintah pusat terkait dukungan pemerintah daerah dalam program sekolah terintegrasi pada 20 Februari 2026.
Lokasi yang diusulkan berada di Kecamatan Tulang Bawang Udik, tepatnya di Tiyuh Marga Kencana. Kawasan tersebut meliputi SMP Negeri 1 Tubaba, SD Negeri 11 Tubaba, dan SMA Negeri 2 Tubaba.
“Sebelumnya, pemerintah daerah sempat mengusulkan empat kecamatan sebagai kandidat lokasi pembangunan SNT, yakni Tulang Bawang Tengah, Lambu Kibang, Gunung Agung, dan Tulang Bawang Udik. Setelah proses verifikasi, Tulang Bawang Udik dinilai paling memenuhi persyaratan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Tim dari kementerian dijadwalkan turun langsung ke Tubaba pada Kamis (21/05/2026) untuk melakukan pengecekan kesiapan administrasi maupun teknis lokasi yang diusulkan.
Sejumlah aspek yang menjadi penilaian di antaranya legalitas lahan, kondisi topografi, keamanan lokasi, bebas risiko bencana, tidak berada di kawasan bising, serta jauh dari jaringan listrik tegangan tinggi dan tempat pembuangan sampah.
Meski menggunakan skema konsolidasi, pemerintah daerah tetap diminta menyediakan tambahan lahan untuk pembangunan fasilitas penunjang pendidikan modern dengan luas sekitar 2-3 hektar.
“Fasilitas yang dirancang dalam kawasan SNT nantinya antara lain ruang kelas pintar berbasis teknologi, laboratorium bertaraf internasional, perpustakaan modern, studio kreatif, auditorium, gedung olahraga, lapangan sepak bola, lapangan basket, jogging track, kolam renang, hingga area pertanian dan peternakan untuk pengembangan keterampilan peserta didik,” jelas Cheri.
Di Provinsi Lampung, saat ini baru empat daerah yang telah mengusulkan pembangunan SNT, yakni Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Utara, dan Lampung Timur.
“Kita berharap usulan ini dapat menjadi awal lahirnya pusat pendidikan unggulan di daerah, yang mampu mencetak sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing global,” pungkasnya. (Rian)
