PIJAR MEDIA, TUBABA – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai ketentuan.
Meski memiliki kewenangan yang terbatas, Satgas tetap aktif melakukan monitoring dan menyampaikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan program nasional tersebut.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Tubaba, Sofiyan Nur, mengatakan hingga Rabu (08/07/2026), Satgas belum menerima laporan maupun menemukan indikasi adanya praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Tubaba.
“Hingga saat ini belum ada laporan ataupun temuan terkait dugaan jual beli titik SPPG di Kabupaten Tulang Bawang Barat,” kata Sofiyan, saat dikonfirmasi media.
Ia menjelaskan, penetapan lokasi maupun pendirian SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam proses penentuan titik, sehingga Satgas hanya berperan memberikan dukungan melalui pemantauan di lapangan serta menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.
Menurut Sofiyan, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih perlu diperkuat agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif. Selama ini, pemerintah daerah bahkan kerap baru mengetahui keberadaan dapur MBG setelah fasilitas tersebut berdiri atau mulai beroperasi.
“Kami berharap ke depan koordinasi dengan BGN semakin baik sehingga pemerintah daerah dapat memberikan dukungan secara maksimal sesuai tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Sofiyan menegaskan, seluruh kebijakan, regulasi, pembinaan hingga pengambilan keputusan terhadap operasional SPPG merupakan kewenangan BGN. Satgas MBG Kabupaten Tubaba tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi maupun menghentikan operasional dapur MBG.
“Satgas daerah hanya dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring. Seluruh keputusan tetap berada di Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Terkait isu penolakan operasional dapur MBG, Sofiyan memastikan hingga kini Satgas juga belum menerima laporan adanya penolakan terhadap operasional dapur di Kabupaten Tubaba.
Namun demikian, hasil monitoring di lapangan menunjukkan masih terdapat beberapa dapur MBG yang perlu melakukan penyempurnaan, terutama terkait pengelolaan limbah dan pemenuhan standar operasional.
Satgas telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah dapur MBG sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan. Dari hasil tersebut, beberapa dapur direkomendasikan untuk melakukan perbaikan agar memenuhi ketentuan yang berlaku.
Salah satu dapur yang sebelumnya sempat direkomendasikan untuk penghentian operasional sementara adalah SPPG Panaragan Jaya 1. Setelah dilakukan tindak lanjut atas berbagai catatan yang diberikan, dapur tersebut kini telah kembali beroperasi.
“Hasil monitoring kami disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi. Tujuannya agar seluruh dapur MBG dapat beroperasi sesuai standar sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tuturnya.
Sementara itu, terkait rencana rapat koordinasi maupun pembinaan bagi Kepala SPPG, Sofiyan mengatakan hingga saat ini belum terdapat agenda yang dijadwalkan oleh Satgas MBG Kabupaten Tubaba.
Hal itu karena Satgas masih menunggu hasil evaluasi dari BGN mengenai pola pembinaan serta kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Apabila ke depan terdapat penegasan kewenangan kepada pemerintah daerah, Satgas MBG Tubaba siap melaksanakan pembinaan terhadap pengelola SPPG sesuai ketentuan yang ditetapkan BGN.
“Berikan kepercayaan kepada Pemerintah Daerah, agar kami juga bisa mengambil langkah-langkah terukur jika diperlukan. Saya yakin pelaksanaan MBG dapat semakin baik, karena selama ini kewenangan kami terbatas hanya laporan saja ke BGN, itu pun kalau dirindukan,” jelasnya.
Sofiyan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tubaba tetap berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik.
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan Program MBG melalui monitoring, evaluasi, dan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Harapannya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga pelaksanaan program berjalan tertib, memenuhi standar operasional, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Rian)
