Perkuat Sinergitas, Ketua DPRD Mesuji Jodi Saputra Turut Hadir Dampingi Bupati Pelaksanaan Rakornas RI Tahun 2026.

PIJAR MEDIA, BOGOR — Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, M. Jodi Saputra, S.E., mendampingi Bupati Mesuji Hj Elfianah beserta jajaran Forkopimda menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Acara bertema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” ini berlangsung megah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Selasa (3/2/2026).

​Kegiatan tahunan ini menjadi ajang konsolidasi strategis nasional untuk menyelaraskan kebijakan serta penajaman program prioritas pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota se-Indonesia.

​Di sela-sela agenda, Ketua DPRD Kabupaten Mesuji M. Jodi Saputra menegaskan pentingnya kolaborasi antar-lembaga dalam mengawal agenda pembangunan nasional agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

​”Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Kami di DPRD Mesuji siap mengawal dan mensinergikan fungsi pengawasan serta penganggaran agar program-program prioritas Presiden dapat tereksekusi dengan presisi di Bumi Ragab Begawe Caram,” tegas Jodi Saputra.

​Senada dengan hal tersebut, Bupati Mesuji Hj Elfianah menyambut baik arahan pimpinan nasional dalam Rakornas kali ini. Menurutnya, keselarasan langkah antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah menjadi syarat mutlak dalam menyukseskan program strategis pusat.

​”Kehadiran penuh jajaran Forkopimda bersama Ketua DPRD Mesuji hari ini merupakan wujud komitmen bulat kita.Langkah-langkah strategis dari pemerintah pusat akan segera kita turunkan menjadi program kerja nyata di Kabupaten Mesuji, terutama dalam peningkatan kesejahteraan warga dan penguatan infrastruktur dasar,” ujar Bupati Mesuji.

​Rakornas 2026 ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan dihadiri oleh para Menteri Kabinet, Kepala Lembaga Tinggi Negara, Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta unsur Forkopimda dari seluruh penjuru Tanah Air.

BACA JUGA :  2.227 PPPK Paruh Waktu Tubaba Resmi Terima SK, Ini Skema dan Besaran Gajinya

Fokus utama pembahasan mencakup penguatan ketahanan pangan, percepatan pembangunan infrastruktur daerah, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta efisiensi tata kelola pemerintahan menuju visi besar Indonesia Emas 2045. (Adv) Kotan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *