PIJAR MEDIA, TUBABA– Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Novriwan Jaya, mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI secara daring melalui Zoom Meeting.
Forum tersebut membahas penguatan tata kelola pemerintahan daerah, sistem remunerasi kepala daerah, hingga strategi memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, Kamis (30/07/2026).
Rapat diikuti Menteri Dalam Negeri, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA), serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi dan merevisi secara komprehensif Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Revisi itu ditujukan untuk mewujudkan sistem remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih adil, proporsional, dan berbasis kinerja.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga mendorong evaluasi terhadap formula, alokasi, mekanisme perhitungan, dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH). Perhatian lebih diminta diberikan kepada daerah penghasil sumber daya alam dan komoditas strategis, daerah perbatasan, kepulauan, daerah tertinggal, serta daerah dengan kapasitas fiskal yang masih rendah.
Dalam kesimpulan rapat, pemerintah juga didorong segera menyalurkan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara bertahap dan tepat waktu pada 2026. Dana tersebut diharapkan mampu mendukung pembiayaan belanja pegawai, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Komisi II DPR RI turut menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi sistem pendapatan, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), hilirisasi potensi unggulan daerah, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Keikutsertaan Bupati Novriwan Jaya dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Hasil rapat diharapkan menjadi pijakan bagi penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” Kata Novriwan.
(Rian)
