PIJAR MEDIA, TUBABA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, menegaskan komitmennya menjaga kesehatan fiskal daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (03/08/2026).
Rakor itu turut pula dihadiri Asisten I, II, dan III, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Tubaba. Pertemuan tersebut membahas percepatan pencapaian program prioritas, penguatan kemampuan fiskal daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam arahannya, Iwan Mursalin meminta seluruh perangkat daerah terus mengoptimalkan sosialisasi program dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar target pembangunan dapat tercapai.
Ia menyebut capaian program pemeriksaan kesehatan masyarakat saat ini telah mencapai 29 persen. Menurutnya, angka tersebut masih harus terus ditingkatkan hingga mampu melampaui target nasional sebesar 46 persen.
“Capaian cek kesehatan telah menyentuh angka 29 persen, ini harus terus dikejar. Usahakan bisa melampaui target nasional sebesar 46 persen. Begitu juga dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, target kita tahun 2026 sebesar Rp50 miliar dapat tersalurkan kepada masyarakat,” ujar Iwan.
Selain itu, Pemkab Tubaba juga memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui penambahan kerja sama dengan sektor perbankan. Setelah sebelumnya bermitra dengan Bank Lampung, pemerintah daerah kini tengah menyelesaikan proses nota kesepakatan dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Menurut Iwan, perluasan kemitraan tersebut diharapkan semakin mempermudah masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan mikro, dalam memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usahanya.
Di sisi lain, Pemkab Tubaba juga menyikapi penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dengan menerapkan kebijakan efisiensi belanja daerah. Kebijakan itu dilakukan secara selektif dengan tetap mengutamakan pembiayaan pelayanan publik serta operasional pemerintahan.
“Langkah-langkah penyesuaian ini kita lakukan secara rasional dan terukur agar kondisi keuangan daerah tetap sehat. Yang terpenting, hak pegawai dan layanan publik dasar masyarakat tetap terpenuhi dengan baik,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Tubaba menegaskan komitmennya memperkuat sinergi antar perangkat daerah, menjaga transparansi pengelolaan pemerintahan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah dinamika fiskal yang dihadapi daerah.
(Rian)
