PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, menemui langsung massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung.
Dalam pertemuan itu, Jihan memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun diteruskan kepada pemerintah pusat.
Jihan mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan damai. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung kami menghormati apa yang teman-teman lakukan hari ini. Aspirasi yang disampaikan merupakan bagian dari ruang demokrasi yang harus kita jaga bersama,” kata Jihan saat menjumpai massa, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah tuntutan PMII seperti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga usulan reshuffle kabinet merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov Lampung memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti di tingkat daerah.
“Aspirasi teman-teman tidak akan berhenti di halaman Kantor Gubernur. Insyaallah akan kami teruskan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana harapan yang disampaikan dalam aksi ini,” ujarnya.
Untuk aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, Jihan menegaskan seluruh poin telah dicatat dan segera dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maupun instansi vertikal, termasuk Kejaksaan Tinggi Lampung dan Polda Lampung.
“Kami akan menindaklanjuti sesuai batas waktu yang disampaikan teman-teman. Seluruh poin sudah kami catat dan akan segera kami koordinasikan dengan OPD maupun instansi terkait,” terangnya.
Menurut Jihan, sejumlah persoalan seperti konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam, hingga pembangunan daerah memang memerlukan proses penyelesaian karena sebagian berada di luar kewenangan pemerintah provinsi. Namun, Pemprov Lampung terus berupaya mempercepat penyelesaiannya, termasuk melalui pembentukan tim percepatan penyelesaian konflik agraria.
Di sektor pendidikan, Pemprov Lampung juga berkomitmen mendukung target nol anak putus sekolah melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Sementara itu, dalam aksi tersebut PMII Lampung menyampaikan tujuh tuntutan utama yang meliputi persoalan ekonomi dan anggaran, penegakan hukum dan demokrasi, pendidikan, reforma agraria, pengelolaan fiskal daerah, pengawasan sumber daya alam, serta transparansi pembangunan di Provinsi Lampung.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, meningkatkan kesejahteraan guru, mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberantas tambang ilegal, memperkuat transparansi pembangunan, serta menuntaskan persoalan proyek-proyek mangkrak dan kerusakan infrastruktur yang dinilai merugikan masyarakat.
(Rian)
