PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat kapasitas birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
Pembukaan pelatihan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung di Gedung Pusiban, Selasa (14/07/2026).
PKN Tingkat II Angkatan XXIV mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan”. Kegiatan tersebut diikuti 47 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari lingkungan Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, serta perwakilan kementerian. Pelatihan dijadwalkan berlangsung hingga 13 November 2026.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung yang dibacakan Marindo Kurniawan, disampaikan bahwa birokrasi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari disrupsi global, perubahan iklim, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik. Karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan.
“Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh manfaat nyata berupa penguatan kapasitas berpikir strategis, kemampuan membangun kolaborasi, ketajaman dalam membaca perubahan, serta keberanian untuk menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan,” ujar Marindo.
Ia menegaskan arah pembangunan Provinsi Lampung harus berjalan seiring dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Keberhasilan pembangunan, menurutnya, tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ketahanan menghadapi perubahan iklim.
Tema pelatihan tahun ini diterjemahkan ke dalam tiga fokus utama, yakni kepemimpinan adaptif dalam percepatan tata ruang berwawasan lingkungan, perlindungan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran, serta peningkatan ketahanan iklim dan mitigasi bencana.
Selama mengikuti pelatihan, peserta akan memperoleh materi yang disusun berdasarkan kurikulum Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, meliputi penguatan integritas, kepemimpinan strategis, digitalisasi pemerintahan, manajemen strategis sektor publik, hingga penyusunan proyek perubahan yang dapat diterapkan di instansi masing-masing.
Pemprov Lampung juga meminta setiap peserta menghasilkan proyek perubahan yang tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan mampu menjadi inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Army Winarty, mengatakan persoalan lingkungan hidup kini telah menjadi isu lintas sektor yang berkaitan erat dengan pembangunan, ekonomi, kesehatan, energi, hingga keamanan manusia.
Menurutnya, dampak perubahan iklim yang semakin nyata menuntut pemerintah menghadirkan kebijakan berbasis data dan kepemimpinan yang adaptif. Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor dan perubahan cara berpikir birokrasi.
“Birokrasi masa depan tidak butuh pemimpin yang hanya nyaman dengan rutinitas yang ada. Tetapi pemimpin yang adaptif adalah pemimpin yang berani membuang logika hari kemarin, berani berinovasi, dan siap membentangkan layar transformasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia demi kesejahteraan,” kata Army.
Melalui PKN Tingkat II Angkatan XXIV ini, Pemprov Lampung berharap lahir pemimpin-pemimpin birokrasi yang mampu menghadirkan inovasi, memperkuat kolaborasi, serta menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.
(Rian)
