PIJAR MEDIA, TUBABA – Tahapan Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati) Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, mulai berjalan. Sebanyak 26 tiyuh (desa) yang akan melaksanakan Pilkati telah memasuki tahap pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala tiyuh dan pembentukan panitia pemilihan tingkat tiyuh.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (PMT) Tubaba, Sofiyan Nur, mengatakan seluruh tahapan saat ini berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Sesudah panitia terbentuk, ada dua agenda penting yang harus segera dilaksanakan, yakni pemerintah tiyuh menyerahkan data potensial pemilih kepada panitia dan panitia menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS),” kata Sofiyan saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya, Senin (22/6/2026).
Selain menyusun DPS, panitia pemilihan tingkat tiyuh juga diwajibkan menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan Pilkati paling lambat 30 hari setelah pembentukan panitia. Anggaran tersebut bersumber dari APBT masing-masing tiyuh.
Menurut Sofiyan, Dinas PMT akan melakukan evaluasi terhadap dokumen anggaran yang disusun panitia guna memastikan kesesuaian kebutuhan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
“Tahapan berikutnya adalah pembukaan pendaftaran bakal calon kepala tiyuh yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Tahap ini akan menjadi momentum bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan di wilayahnya masing-masing,” terangnya.
Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkati, Pemerintah Kabupaten Tubaba juga akan menyiapkan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi panitia Pilkati.
“Pelaksanaan Bimtek direncanakan setelah proses penyusunan pembiayaan selesai dilakukan di tingkat tiyuh. Pemerintah daerah mengutamakan pelaksanaan secara tatap muka, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara daring apabila terdapat keterbatasan anggaran,” jelas Sofiyan.
Di sisi lain, Pemkab Tubaba juga akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada 24–25 Juni 2026 di Jakarta. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh arahan dan memastikan pelaksanaan Pilkati Serentak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Terkait pembiayaan Pilkati, Sofiyan menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran disesuaikan dengan kondisi masing-masing tiyuh. Dinas PMT telah menyiapkan acuan kebutuhan biaya berdasarkan jumlah pemilih, meskipun panitia di tingkat tiyuh tetap diberikan kewenangan menghitung kebutuhan riil di lapangan.
Beberapa kebutuhan standar seperti kertas suara, kotak suara, alat tulis kantor, konsumsi, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya akan menggunakan standar yang sama dengan estimasi biaya sekitar Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per mata pilih.
Sementara itu, honorarium kepanitiaan tidak disamaratakan karena mempertimbangkan jumlah pemilih dan tingkat kesulitan penyelenggaraan di setiap tiyuh. Perbedaan jumlah pemilih cukup signifikan, mulai dari sekitar 600 hingga 8.000 orang.
Untuk mendukung pelaksanaan Pilkati Serentak, Pemerintah Kabupaten Tubaba juga telah mengalokasikan bantuan dari APBD sebesar Rp400 juta yang akan dibagikan secara proporsional kepada 26 tiyuh penyelenggara.
“Kita berharap seluruh tahapan Pilkati Serentak 2026 dapat berlangsung tertib, transparan, serta menghasilkan pemimpin tiyuh yang mampu membawa kemajuan bagi masyarakat di wilayah masing-masing,” pungkasnya.
Adapun 26 tiyuh yang akan melaksanakan Pilkati Serentak Tahun 2026 tersebar di delapan kecamatan, yakni Bandar Dewa, Menggala Mas, Pulung Kencana, Marga Asri, Mekar Asri, Daya Sakti, Makarti, Gunung Menanti, Daya Asri, Sumberejo, Kagungan Ratu Agung, Gading Kencana, Karta Raya, Karta Tanjung Selamat, Setia Bumi, Jaya Murni, Indraloka I, Indraloka II, Sido Agung, Pagar Jaya, Gunung Sari, Sakti Jaya, Margo Mulya, Marga Sari, Toto Katon, dan Toto Wonodadi.
(Rian)
