PIJAR MEDIA, MESUJI – Inspektorat Kabupaten Mesuji bergerak progresif dalam membentengi aparatur sipil negara (ASN) dan seluruh elemen masyarakat dari praktik koruptif. Di bawah komando Plt. Inspektur Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri, S.IP., M.IP., CGRE., instansi pengawas internal ini sukses mengonsolidasikan ribuan peserta dalam agenda krusial Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Antikorupsi, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan bertajuk “Penguatan Budaya Antikorupsi melalui Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Benturan Kepentingan” ini merupakan buah kolaborasi strategis antara Inspektorat dan BKPSDM Kabupaten Mesuji. Acara dibuka resmi oleh Bupati Mesuji Hj. Elfianah, S.E., didampingi Sekda Budiman Jaya, S.STP., M.IP., dengan menghadirkan pemateri dari KPK RI, Kejaksaan Negeri, Polres Mesuji, serta Penyuluh Antikorupsi.
Sebagai episentrum pengawasan daerah, Plt. Inspektur Najmul Fikri menegaskan bahwa penindakan korupsi mutlak harus didahului oleh pencegahan yang masif dan sistemik. Menurutnya, pemahaman mengenai tata kelola gratifikasi dan benturan kepentingan sering kali menjadi wilayah abu-abu yang menjebak aparatur jika tidak dipahami dengan matang.
”Kami di Inspektorat tidak ingin hanya menjadi pemadam kebakaran saat masalah sudah terjadi. Fokus utama kami saat ini adalah mitigasi, yakni membangun benteng kesadaran. Gratifikasi dan benturan kepentingan (conflict of interest) adalah pintu masuk utama tindak pidana korupsi. Melalui bimtek ini, kita menyamakan frekuensi dan standar etika di seluruh lini pelayanan publik,” tegas Najmul Fikri saat memberikan laporan kegiatan.
Najmul Fikri menambahkan, antusiasme dalam agenda ini sangat luar biasa dan di luar ekspektasi. Tercatat, lebih dari 1.700 peserta mengisi absensi elektronik, 600 lebih akun bergabung via Zoom Meeting, dan sekitar 70 perwakilan hadir secara langsung. Keterlibatan ini sengaja diperluas oleh Inspektorat hingga menyentuh pemerintah desa, sektor kesehatan, dunia pendidikan, hingga organisasi kepemudaan dan profesi.
”Korupsi adalah musuh bersama, maka instrumen pencegahannya pun harus inklusif. Ketika kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah, hingga mitra rekanan pemerintah daerah memiliki pemahaman yang utuh dan seragam tentang apa yang boleh dan tidak boleh, maka ekosistem bersih dengan sendirinya akan terbentuk di Kabupaten Mesuji,” lanjut birokrat bergelar CGRE (Certified Government Risk Professional) tersebut.
Langkah taktis Inspektur Mesuji ini mendapat apresiasi tinggi dari Bupati Mesuji, Hj. Elfianah. Dalam sambutannya, Bupati menyatakan dukungannya terhadap penguatan fungsi pengawasan yang diinisiasi oleh Inspektorat. Elfianah sepakat bahwa pelayanan publik yang kuat hanya lahir dari integritas yang dijaga bersama secara ketat.
Untuk memastikan materi pencegahan tersampaikan secara komprehensif, Inspektorat Mesuji menghadirkan panel narasumber berkompeten diantaranya:
Bapak Sugiarto, S.E., M.M. (ACLC KPK RI)
Jodhi Atma Enchi, S.H. (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Mesuji),
IPDA Amirul Mukminin, S.H. (Unit Tipikor Polres Mesuji),
Aris Supriyanto, S.Sos., M.M. (Penyuluh Antikorupsi).
Di akhir kegiatan, Najmul Fikri menyatakan bahwa Inspektorat akan menindaklanjuti kegiatan ini dengan monitoring berkala di setiap instansi.
”Ini bukan sekadar acara seremonial sehari. Output yang kami kejar adalah perubahan perilaku kerja. Kami ingin seluruh peserta pulang ke instansi masing-masing dan menjadi agen perubahan (agent of change) yang berani menolak gratifikasi dan tegas menghindari benturan kepentingan demi Mesuji yang maju, bersih, dan berintegritas,” pungkasnya. (Kotan)
