PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, mulai menyusun langkah strategis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) guna memperkuat ekosistem ekonomi syariah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela, saat membuka Rapat Koordinasi KDEKS Penyusunan RAD Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2027 di Ruang Abung, Balai Keratun, Bandar Lampung, Selasa (21/07/2026).
Menurut Jihan, pengembangan ekonomi syariah bukan sekadar memenuhi target administrasi atau mengejar penghargaan, tetapi menjadi instrumen penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ekonomi syariah bukan sekadar agenda negara-negara muslim ataupun untuk mengejar penghargaan. Lebih dari itu, ini merupakan instrumen kita bersama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Jihan.
Dalam kesempatan itu, Jihan juga mengapresiasi capaian Lampung pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026. Provinsi Lampung meraih tiga penghargaan, yakni peringkat kelima kategori pertumbuhan pelaku usaha bersertifikat halal, kategori nilai ekspor halal, serta penghargaan khusus The New Emerging Sharia Economic Region.
“Prestasi tersebut menjadi modal awal untuk memperkuat pengembangan ekonomi syariah di daerah,” tuturnya.
Jihan menilai Lampung memiliki modal besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Sumatera. Potensi tersebut didukung status Lampung sebagai lumbung pangan nasional, pertumbuhan UMKM, jaringan pesantren, komoditas ekspor unggulan seperti kopi, lada, kakao, pisang, dan udang, hingga optimalisasi pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) produktif.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya diukur dari bertambahnya lembaga keuangan syariah, tetapi juga dari keterpaduan seluruh rantai nilai. Karena itu, Pemprov mendorong peningkatan sertifikasi halal, perluasan akses pembiayaan syariah, penguatan literasi masyarakat, pemanfaatan digitalisasi, hingga peningkatan daya saing industri halal. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diminta bekerja secara terintegrasi, termasuk mengembangkan sektor pariwisata halal.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Lampung H. Ardiansyah menegaskan, pengembangan ekonomi syariah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Lampung masih terbuka lebar untuk dikembangkan.
“Meski market share ekonomi syariah kita belum besar, justru itu menjadi peluang dan tantangan agar pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Lampung terus meningkat,” pungkasnya.
(Rian)
