PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui sinergi dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebanyak 391.826 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi fokus dalam percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat percepatan penanggulangan kemiskinan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama perwakilan Tim PKH se Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (05/06/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Lampung, Koordinator PKH Provinsi Lampung, serta perwakilan koordinator PKH kabupaten/kota.
Marindo menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pendamping PKH untuk memastikan berbagai program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, integrasi PKH dengan program pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan para pendamping PKH di lapangan menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, sinergi lintas sektor diperlukan agar intervensi pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam mendorong kemandirian masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Sosial RI Tahap II Tahun 2026, jumlah penerima manfaat PKH di Provinsi Lampung mencapai 391.826 KPM yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Total bantuan sosial yang disalurkan melalui program tersebut mencapai Rp293,3 miliar.
Sementara itu, Koordinator PKH Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menyatakan kesiapan seluruh jajaran PKH untuk mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, sebanyak 1.545 pendamping sosial PKH yang bertugas di 229 kecamatan se-Provinsi Lampung siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keluarga penerima manfaat.
“Kami siap berkolaborasi untuk mendorong percepatan graduasi keluarga dari program bantuan sosial sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat,” kata Slamet.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan PKH, upaya penanggulangan kemiskinan di Lampung diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penurunan angka kemiskinan.
(Rian)
