PIJAR MEDIA, PESAWARAN — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan pembangunan infrastruktur sebagai strategi utama mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran.
Hal tersebut disampaikan Mirza saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Jumat (13/03/2026).
Dalam sambutannya, Mirza, sapaan akrab Gubernur Lampung, menilai Pesawaran memiliki potensi besar untuk berkembang karena didukung kondisi geografis yang strategis serta kekayaan sumber daya alam. Struktur ekonomi daerah juga dinilai kuat karena ditopang sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.
“Pesawaran memiliki potensi yang sangat besar. Namun potensi tersebut hanya bisa berkembang jika didukung oleh SDM yang kreatif, terampil, sehat, dan produktif sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah,” ujar Mirza.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM harus difokuskan pada penguatan pendidikan, peningkatan keterampilan kerja, inovasi, serta pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan akses pendidikan semakin luas, pelayanan kesehatan merata, serta kompetensi tenaga kerja semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Selain penguatan SDM, Mirza juga menekankan pentingnya memperkuat struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan iklim investasi yang kondusif juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Di sektor pariwisata, Pesawaran dinilai memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan, mulai dari kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura), deretan pantai di sepanjang Teluk Lampung, hingga wisata budaya seperti Museum Transmigrasi Lampung. Pengembangan kawasan wisata tersebut diharapkan terintegrasi dengan konsep ekowisata dan desa wisata.
“Pengembangan kawasan wisata pantai dan pulau harus disertai pemberdayaan nelayan serta pelaku usaha pesisir agar mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Mirza.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, irigasi, serta akses menuju kawasan wisata seperti Pulau Pahawang, Pulau Kelagian, dan Pulau Legundi.
Menurut dia, infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, menjaga stabilitas harga, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat.
“Dengan penguatan SDM, hilirisasi komoditas unggulan, dan dukungan infrastruktur yang memadai, saya yakin Pesawaran akan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru yang maju dan sejahtera,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga memperkenalkan Program Desaku Maju yang digagas Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat ekonomi hingga ke tingkat desa. Program ini dirancang membangun ekosistem ekonomi desa secara terintegrasi melalui berbagai intervensi pembangunan.
Program tersebut juga akan memanfaatkan peluang dari berbagai program nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih, sehingga desa dapat menjadi pemasok bahan baku pangan.
“Kami berharap pelaksanaan program MBG memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi produksi pangan lokal,” jelas Mirza.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi akan memfasilitasi kerja sama antara dapur MBG dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa dapat menjadi pemasok bahan pangan secara langsung.
Pada 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran cukup signifikan untuk mendukung program tersebut, di antaranya penyediaan pupuk hayati cair senilai Rp11,6 miliar di 1.500 lokasi, pengadaan 82 unit mesin dryer senilai Rp27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi 528 warga desa usia produktif dengan anggaran Rp6 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus kepada 2.446 desa masing-masing Rp10 juta. Untuk Kabupaten Pesawaran sendiri, bantuan dialokasikan bagi 148 desa dengan total Rp1,48 miliar.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Lampung pada 2026 juga menganggarkan sejumlah proyek pembangunan di Pesawaran, di antaranya penggantian Jembatan Way Baru Rp3,85 miliar, rekonstruksi ruas jalan provinsi Branti–Gedong Tataan Rp5,04 miliar, rehabilitasi ruas Kedondong–Pardasuka Rp4,2 miliar, serta pelebaran ruas jalan Lempasing–Padang Cermin senilai Rp44 miliar.
Mirza menegaskan, pembangunan daerah harus sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka harus didukung pertumbuhan ekonomi 8 persen. Artinya Lampung harus tumbuh 8 persen, dan kabupaten seperti Pesawaran juga harus mampu mencapai pertumbuhan tersebut secara konsisten,” tegasnya.
Ia menambahkan, target tersebut hanya dapat tercapai jika pembangunan desa berjalan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
Mengakhiri sambutannya, Mirza menekankan pentingnya kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam merancang pembangunan daerah.
“Kolaborasi harus dibangun di atas integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan perencanaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, kita dapat menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya. (Rian)
