PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, terus memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya usaha tani. Salah satu langkah yang ditempuh yakni menggelar bimbingan teknis atau Bimtek penggunaan Pupuk Hayati Cair (PHC) bagi penyuluh dan pendamping pertanian sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan keberhasilan program pertanian tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada peran penyuluh yang menjadi ujung tombak pendampingan petani di lapangan.
“Program ini sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana nilai dan manfaat Pupuk Hayati Cair dapat ditransfer kepada para pendamping dan penyuluh. Program ini tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat petani,” ujar Gubernur saat membuka Bimbingan Teknis PHC di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung, Selasa (07/07/2026).
Gubernur menjelaskan, sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan masih menjadi penopang utama perekonomian Lampung dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tiga komoditas utama, yakni padi, jagung, dan ubi kayu (singkong), menjadi sumber penghidupan bagi sekitar lima juta masyarakat Lampung.
Menurutnya, peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya produksi melalui pemanfaatan pupuk hayati menjadi strategi penting untuk meningkatkan keuntungan petani sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
“Target ke depan adalah seluruh petani mampu memproduksi dan memanfaatkan pupuk organik cair secara mandiri sehingga biaya produksi lebih rendah dan nilai tambahnya dapat langsung dirasakan petani,” tuturnya.
Usai memberikan arahan, Gubernur bersama jajaran pemerintah meninjau praktik pembuatan Pupuk Hayati Cair yang diikuti para peserta bimtek.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi inovasi pertanian untuk menjaga target produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh kabupaten dan kota di Lampung.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPSDMP) Kementerian Pertanian RI, Eko Nugroho, mengapresiasi sinergi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Ia mengatakan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan empat agenda utama, yakni percepatan swasembada pangan, penyediaan pangan bergizi, pengembangan energi terbarukan berbasis komoditas pertanian, serta pengelolaan sumber daya air.
Selain itu, Kementerian Pertanian juga telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung petani, di antaranya penurunan harga pupuk hingga 20 persen, penyederhanaan regulasi pupuk subsidi dengan memangkas 145 aturan, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram yang dikawal bersama Perum Bulog.
Bimbingan teknis tersebut diikuti ratusan penyuluh pertanian dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, baik secara langsung di Aula Bapelkes Lampung maupun melalui telekonferensi. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap lahir lebih banyak penyuluh yang mampu menjadi agen perubahan dalam mendorong pertanian organik yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
(Rian)
