PIJAR MEDIA, PRINGSEWU — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2027 di Aula Utama Kantor Bupati Pringsewu.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, Wakil Bupati Umi Laila, unsur Forkopimda, para Camat, Lurah, Kepala Desa, serta tokoh masyarakat, Kamis (12/3/2026).
Dalam forum yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Peningkatan Kualitas SDM dan Kemandirian Ekonomi Lokal”, Bupati Riyanto menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan upaya menyelaraskan arah pembangunan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, Musrenbang menjadi forum strategis untuk mensinergikan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional maupun Pemerintah Provinsi Lampung.
Ia memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, antara lain pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu pada 2025 mencapai 5,44 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,76, serta angka kemiskinan yang turun menjadi 7,60 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kerusakan infrastruktur jalan, keterbatasan pembiayaan daerah, peningkatan angka pengangguran, kenaikan stunting, hingga masih adanya kemiskinan ekstrem.
Untuk itu, pada 2027 Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan memfokuskan pembangunan pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia, penguatan investasi dan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami optimistis target tersebut dapat tercapai apabila seluruh elemen masyarakat bersinergi dan bekerja bersama,” kata Riyanto.
Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di tingkat daerah memiliki peran penting sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunan di daerah hingga tingkat desa.
“Ketika kabupaten mampu merancang program pembangunan yang baik, maka itu akan menjadi fondasi bagi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan secara partisipatif agar program yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, gubernur mendorong penguatan hilirisasi komoditas daerah agar mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan bukan hanya karena naiknya harga komoditas, tetapi karena adanya hilirisasi yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa pada 2026 Pemerintah Provinsi Lampung akan memprioritaskan penanganan jalan provinsi di wilayah Pringsewu guna meningkatkan konektivitas dan memperkuat peran daerah itu sebagai penghubung antar wilayah di Lampung.
“Saya berharap Musrenbang RKPD ini mampu menghasilkan keputusan yang konkret sebagai pijakan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Pringsewu dan Provinsi Lampung,” pungkasnya. (Rian)
