PIJAR MEDIA, TUBABA — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, Arya Saputra, S.E., menyiapkan sejumlah program pemberdayaan untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Arya dipercaya memimpin HKTI Tubaba untuk periode 2026–2031. Kepengurusan baru tersebut kini mulai melakukan konsolidasi organisasi dan menyiapkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan, tiyuh, dan kelurahan.
Arya resmi ditetapkan sebagai Ketua DPC HKTI Tubaba berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Nomor KEP-077/DPC/DPN HKTI/VII/2026 tertanggal 8 Juli 2026. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pengurus dilaksanakan di Balai Keratun, Bandar Lampung, Jumat (31/07/2026).
Dalam kepengurusan tersebut, Ansyori Alam, S.E., dipercaya sebagai sekretaris dan Iwan Saputra, S.E., sebagai bendahara.
Arya yang juga merupakan anggota DPRD Tubaba dari Partai Gerindra mengatakan, HKTI akan diarahkan menjadi wadah yang mampu memperjuangkan kepentingan petani sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian.
“Kami berkomitmen membawa HKTI Tubaba menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sektor pertanian yang lebih maju, produktif, dan berdaya saing. Fokus kami adalah meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui program-program yang nyata dan menyentuh kebutuhan masyarakat petani khususnya di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai,” ujar Arya kepada media, Kamis (27/08/2026).
Menurut Arya, penguatan struktur organisasi menjadi salah satu prioritas awal kepengurusan HKTI Tubaba.
HKTI menargetkan pembentukan kepengurusan di sembilan kecamatan hingga tingkat tiyuh dan kelurahan dapat dilakukan secepatnya dan diupayakan rampung sebelum akhir 2026.
Untuk tingkat kecamatan, tiyuh dan kelurahan, struktur minimal yang disiapkan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta dua anggota. Struktur tersebut nantinya disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Keberadaan pengurus hingga tingkat bawah diharapkan dapat mempermudah HKTI menyerap aspirasi dan mengetahui kebutuhan petani secara langsung.
Dalam proses konsolidasi, HKTI juga akan menggandeng Dinas TPHP serta memanfaatkan jejaring Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang tersebar di sembilan kecamatan.
Petani milenial juga menjadi salah satu kelompok yang akan didorong untuk terlibat dalam pengembangan organisasi dan sektor pertanian.
“Setelah struktur organisasi terbentuk, HKTI Tubaba akan menyusun program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan petani. Sejumlah program yang disiapkan antara lain pemberdayaan berbasis bioflok, membuka akses Corporate Social Responsibility (CSR), menghubungkan petani dengan bantuan pemerintah, serta mendorong akses jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya.
Program bioflok diarahkan sebagai salah satu alternatif kegiatan produktif yang dapat dikembangkan masyarakat.
Sementara itu, HKTI juga akan membangun komunikasi dengan perusahaan dan lembaga terkait untuk membuka peluang dukungan CSR di bidang pertanian dan pemberdayaan masyarakat.
HKTI turut berupaya membantu petani mendapatkan informasi dan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah, termasuk program pemberdayaan dari kementerian terkait.
“Perlindungan bagi petani juga menjadi perhatian kami. Salah satu gagasan yang akan kami dorong adalah bagaimana petani mendapatkan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelas Arya.
Arya menilai pembangunan pertanian di Tubaba tidak harus selalu bergantung pada lahan berskala besar. Potensi pekarangan dan lahan sempit masyarakat juga dapat dikembangkan menjadi sumber produktivitas dan pendapatan.
“Kita harus melihat pertanian ini secara lebih luas. Tidak hanya sawah atau lahan yang besar, tetapi juga bagaimana memanfaatkan pekarangan, lahan sempit, dan teknologi pertanian yang lebih efisien,” ujarnya.
Menurut dia, pemanfaatan teknologi dan inovasi dapat membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan nilai ekonomi yang lebih baik.
Karena itu, HKTI akan mendorong kolaborasi antara petani, pemerintah daerah, penyuluh, dunia usaha, dan berbagai stakeholder terkait.
Pada tahap awal, HKTI Tubaba juga memprioritaskan komunikasi dengan sejumlah stakeholder yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian di antaranya Pemerintah Kabupaten Tubaba melalui Dinas Pertanian/TPHP, Kodim, Polres, PPL, pelaku usaha, mitra pertanian, serta lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan petani.
Arya berharap sinergi tersebut dapat membuka ruang kerja sama yang lebih luas sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengetahui ruang kerja sama dan program yang dapat dijalankan untuk mendukung kemajuan pertanian di Tubaba,” tuturnya.
Dengan penguatan organisasi, kolaborasi lintas sektor, serta program pemberdayaan yang menyentuh kebutuhan lapangan, HKTI Tubaba optimistis dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan sektor pertanian.
Arya menegaskan, HKTI harus hadir bukan sekadar sebagai organisasi, tetapi sebagai wadah yang mampu memberikan manfaat nyata bagi petani.
“Kami ingin HKTI benar-benar hadir di tengah petani, mendengar kebutuhan mereka, membuka akses program, dan bersama-sama mendorong pertanian Tubaba menjadi lebih maju dan produktif,” pungkasnya.
(Rian)
