PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, terus mematangkan peluncuran Lampung In versi 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengaduan dan layanan publik berbasis digital.
Aplikasi tersebut dijadwalkan mulai beroperasi dalam waktu dekat dengan sejumlah pembaruan, termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Penyempurnaan aplikasi dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Jumat (19/06/2026). Rapat itu juga dihadiri jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik), Inspektorat, serta Bappeda Provinsi Lampung.
Pada rapat tersebut, Jihan mengatakan Lampung In merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui kanal pengaduan digital yang terintegrasi.
“Sejak awal Pak Gubernur menginginkan adanya lompatan dalam mendekatkan laporan masyarakat kepada pemerintah melalui aplikasi unggulan Lampung In. Manfaatnya sudah mulai dirasakan, tetapi belum optimal sesuai harapan sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh,” ujarnya.
Menurut Jihan, salah satu persoalan yang masih perlu dibenahi adalah belum adanya penanggung jawab utama atau single owner yang secara khusus mengelola aplikasi tersebut. Karena itu, ia meminta tata kelola Lampung In diperkuat melalui pembentukan tim pengelola dengan kewenangan yang jelas.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Service Level Agreement (SLA) yang mengatur batas waktu verifikasi, disposisi, hingga penyelesaian laporan masyarakat.
“Harus ada owning yang jelas. Laporan masuk diverifikasi berapa jam, diteruskan ke OPD terkait berapa jam, respons awal berapa hari, semuanya harus terukur dan terdokumentasi,” tegasnya.
Jihan juga menyoroti pentingnya penguatan aspek teknologi. Ia meminta agar seluruh laporan masyarakat mendapatkan respons yang jelas melalui pemanfaatan AI untuk mengklasifikasikan laporan secara otomatis serta menghadirkan chatbot yang dapat memberikan tanggapan awal kepada pelapor.
Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui perkembangan laporan secara cepat tanpa harus menunggu proses manual yang panjang.
Dalam rapat itu, Jihan juga turut meminta Inspektorat Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap tindak lanjut laporan masyarakat, termasuk melalui evaluasi rutin bersama pemerintah kabupaten dan kota.
“Kalau perlu dilakukan evaluasi mingguan seperti pengendalian inflasi. Kita lihat laporan yang belum terjawab, apa kendalanya, dan bagaimana penyelesaiannya,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi secara masif agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan Lampung In sebagai saluran resmi penyampaian aspirasi dan pengaduan.
“Percuma aplikasinya bagus kalau tidak digunakan masyarakat. Karena itu kita harus bersama-sama melakukan sosialisasi dan menunjukkan bahwa laporan yang masuk benar-benar ditindaklanjuti,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menjelaskan bahwa Lampung In versi 2 telah disiapkan dengan berbagai pembaruan, termasuk sistem AI yang mampu mengidentifikasi jenis laporan dan mendistribusikannya secara otomatis kepada instansi yang berwenang.
Menurutnya, versi terbaru juga telah dilengkapi sistem pemantauan berbasis SLA sehingga setiap keterlambatan tindak lanjut dapat terdeteksi secara otomatis.
“Begitu laporan masuk, sistem akan langsung mengidentifikasi kategori aduan dan meneruskannya ke OPD yang berwenang. Semua proses terekam sehingga bisa dipantau progres penyelesaiannya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, selain berfungsi sebagai kanal pengaduan masyarakat, Lampung In versi 2 juga mulai mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah lainnya, seperti informasi harga pasar, data lowongan kerja, informasi cuaca, berita daerah, hingga berbagai layanan berbasis data pemerintah.
(Rian)
