PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Balai Keratun.
Forum tahunan tersebut dihadiri perwakilan pemerintah pusat, unsur forkopimda, serta kepala daerah kabupaten/kota se Lampung, Senin (13/04/2026). Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya proses perencanaan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan arah pembangunan Lampung harus berfokus pada penguatan sektor pertanian yang menjadi penopang utama perekonomian daerah. Ia menyebut sekitar sepertiga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung berasal dari sektor tersebut.
Menurut dia, selama ini petani masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari fluktuasi harga hingga panjangnya rantai distribusi yang berdampak pada rendahnya pendapatan.
“Pendapatan petani sebelumnya relatif kecil, bahkan untuk komoditas tertentu hanya sekitar Rp1 juta per bulan. Ini berkontribusi pada tingginya kemiskinan di wilayah perdesaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut turut mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Di sejumlah wilayah, rasio pendapatan asli daerah (PAD) masih berada di kisaran 3 hingga 10 persen dari total APBD.
Namun demikian, intervensi kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga harga komoditas mulai menunjukkan hasil. Kenaikan harga gabah hingga Rp6.500 per kilogram dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani padi menjadi sekitar Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan. Selain itu, ketersediaan pupuk yang lebih baik juga mendorong peningkatan produksi pertanian.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Gubernur, telah menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat dampak kebijakan tersebut. Di antaranya pengembangan pupuk organik cair yang ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027 serta penyediaan fasilitas pengering (dryer) guna mendorong hilirisasi hasil pertanian.
Melalui program tersebut, komoditas seperti jagung diharapkan tidak lagi dijual dalam kondisi mentah, sehingga memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus menekan biaya distribusi.
Selain penguatan sektor pertanian, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan mobil pelatihan di desa. Program vokasi migran juga dibuka sebagai peluang kerja luar negeri, termasuk ke Jepang.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Ia mengingatkan agar perencanaan pembangunan disusun secara terintegrasi dengan pendanaan sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mengacu pada delapan klaster prioritas nasional.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Kurniawan Ariadi menyoroti perlunya akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global. Target pertumbuhan ekonomi nasional, kata dia, diarahkan mencapai 6,3 hingga 7,5 persen pada 2027.
Dari unsur legislatif, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan terdapat 483 usulan masyarakat yang dihimpun sebagai pokok pikiran DPRD.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian proyek strategis nasional, khususnya terkait infrastruktur irigasi Bendungan Way Sekampung dan Margatiga yang dinilai berpengaruh langsung terhadap produktivitas pertanian.
“Permasalahan irigasi masih menjadi kendala utama, baik saat musim hujan maupun kemarau,” katanya.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan terjadi sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung. (Rian)
