PIJAR MEDIA, LAMPUNG SELATAN — Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, menekankan pentingnya keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Lampung Selatan.
Musrenbang tersebut berlangsung di Aula Rimau Kantor Bappeda Lampung Selatan, Rabu (11/3/2026), dan menjadi forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah agar sejalan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.
Dalam sambutannya, Jihan menyampaikan bahwa tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD yang memasuki fase akselerasi pencapaian target pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
“Sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan secara optimal,” ujar Jihan.
Pada kesempatan itu, Jihan juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Provinsi Lampung sepanjang 2025. Perekonomian Lampung tercatat tumbuh sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen dan rata-rata Sumatera yang berada di angka 4,81 persen.
Ia juga mengapresiasi kinerja ekonomi Kabupaten Lampung Selatan yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yakni sebesar 5,71 persen.
Di sektor kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan Provinsi Lampung berhasil turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Namun demikian, tingkat kemiskinan di Lampung Selatan masih berada pada angka 12,05 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,21 persen dan termasuk empat terendah secara nasional. Adapun TPT di Lampung Selatan berada pada angka 4,67 persen.
Dalam bidang kesehatan, Jihan juga menyoroti keberhasilan Lampung Selatan dalam penanganan stunting. Prevalensi stunting di Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen, sedangkan Lampung Selatan berada pada angka 10,4 persen atau lebih baik dari rata-rata provinsi.
“Berbagai capaian ini menjadi modal penting bagi kita untuk memasuki fase akselerasi pembangunan pada tahun 2027, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” terangnya.
Di sektor infrastruktur, Pemerintah Provinsi Lampung pada 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp107,8 miliar untuk penanganan jalan provinsi sepanjang 10,9 kilometer di wilayah Lampung Selatan.
Selain itu, dukungan juga diberikan untuk penanganan jalan desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,29 miliar yang mencakup enam ruas jalan desa di Lampung Selatan.
Menurut Jihan, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, menjaga stabilitas harga, serta membuka akses ekonomi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, ia juga menyoroti program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Desaku Maju, yang bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui pendekatan perencanaan yang tematik, holistik, integratif, dan berbasis spasial.
Sejumlah dukungan telah dialokasikan pada 2026, di antaranya penyediaan pupuk hayati cair senilai Rp11,6 miliar untuk 1.500 lokasi serta pengadaan 82 unit mesin pengering (dryer) dengan nilai Rp27,36 miliar.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mengalokasikan anggaran Rp6 miliar untuk pelatihan vokasi bagi lebih dari 500 warga desa usia produktif, serta memperkuat koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa.
Secara spasial, Provinsi Lampung membagi pembangunan ke dalam tiga koridor strategis. Lampung Selatan masuk dalam Koridor Wilayah I yang diarahkan menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, ketahanan pangan, industri berbasis ekonomi, serta riset dan teknologi.
Dalam koridor tersebut, Lampung Selatan memegang peranan penting melalui sejumlah pengembangan kawasan strategis, seperti pengembangan Kotabaru dan sekitarnya, kawasan industri Katibung, rencana Kawasan Industri Energi Terpadu, pembangunan Jalan Tol Lematang–Panjang, pengembangan Pelabuhan Sebalang, hingga kawasan wisata Bakauheni Harbour City dan pariwisata pesisir Kalianda.
Untuk mendukung arah pembangunan tersebut, Jihan menegaskan perlunya penguatan sumber daya manusia, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan UMKM, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Melalui forum Musrenbang ini, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan yang kita susun hari ini harus menjadi pijakan kuat untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lampung Selatan dan Provinsi Lampung,” pungkasnya. (Rian)
