PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan riset, inovasi, dan teknologi tepat guna untuk mempercepat hilirisasi komoditas unggulan hingga ke tingkat desa.
Menurut Mirza, pengembangan teknologi harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
Hal itu disampaikan Mirza saat membuka Seminar Nasional IPTEK Terapan (SIPTEKTERA) bertema Sinergi Inovasi Sains Terapan dan Transformasi Digital dalam Akselerasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Gedung Serba Guna Politeknik Negeri Lampung, Sabtu (29/08/2026).
“Kita tidak hanya bicara bagaimana menghasilkan pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan dan penemuan itu harus bisa menjadi solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Mirza.
Ia mengatakan Lampung memiliki potensi besar di sektor pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dengan luas daratan sekitar 3,3 juta hektare dan populasi sekitar 9,6 juta jiwa, Lampung menjadi salah satu sentra pangan nasional.
Produksi padi Lampung disebut mencapai sekitar 3,5 juta ton per tahun. Selain itu, terdapat berbagai komoditas unggulan seperti jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, lada, tebu, kakao, kelapa sawit, karet, hingga komoditas peternakan dan perikanan.
“Kekayaan Provinsi Lampung ini murni adalah pangan. Kita punya sekitar 1,7 juta petani. Artinya, ketika harga komoditas bagus, petaninya akan makmur. Tetapi kalau harga komoditas rendah, kita sangat bergantung pada harga komoditas,” ujarnya.
Mirza menilai pertumbuhan ekonomi Lampung yang turut didorong membaiknya harga sejumlah komoditas harus dimanfaatkan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing.
Ia tidak ingin pertumbuhan ekonomi daerah hanya bergantung pada naik-turunnya harga komoditas.
“Pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini tidak kita pakai untuk menaikkan harga lagi, tetapi menjadi waktu bagi kita untuk memperkuat daya saing,” tegasnya.
Mirza menyoroti masih terbatasnya proses hilirisasi sejumlah komoditas Lampung. Sebagian komoditas masih dikirim dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah dan peluang penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya dinikmati masyarakat di daerah.
Ia mencontohkan komoditas kopi yang sebagian masih dipasarkan dalam bentuk green bean dan dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
Karena itu, Pemprov Lampung mendorong hilirisasi yang tidak hanya mengandalkan industri besar, tetapi juga melibatkan desa sebagai pusat produksi dan pengolahan.
“Kita mendorong hilirisasi, tetapi hilirisasinya harus sesuai dengan struktur dan sumber daya yang kita miliki. Ke depan, yang belum dihilirisasi ini harus kita desain agar inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja,” terangnya.
Menurutnya, industri besar yang semakin modern dan berbasis teknologi tidak selalu mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sementara itu, setiap tahun Lampung menghadapi tambahan angkatan kerja dari lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, dan pendidikan vokasi.
Pengembangan ekonomi berbasis desa dinilai dapat menjadi salah satu jalan keluar dengan memanfaatkan potensi komoditas lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Salah satu konsep yang didorong Pemprov Lampung adalah pembangunan fasilitas pengering atau dryer komoditas di desa.
Dengan adanya fasilitas tersebut, komoditas diharapkan tidak langsung dijual sebagai bahan mentah. Setelah dikeringkan, komoditas dapat masuk ke tahapan pengolahan berikutnya, termasuk menjadi bahan baku pakan ternak.
“Setelah dibuat dryer, kita kasih pencetak pakan. Akhirnya desa bisa membuat pakan ayam dan kemudian mengembangkan peternakan ayam. Jadi yang tadinya di desa hanya ada komoditas mentah, ke depan ada beras, pakan, ayam, ikan, telur, dan produk lainnya,” jelas Mirza.
Ia menyebut konsep tersebut sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan dari tingkat desa.
Desa yang memiliki produksi padi, misalnya, diharapkan tidak hanya menjual gabah, tetapi mampu mengolahnya menjadi beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu pula jagung dapat diolah menjadi pakan yang mendukung pengembangan peternakan.
“Ketika ada desa yang menghasilkan padi, maka desa itu harus bisa memberi makan masyarakatnya sendiri. Bukan hanya gabahnya, tetapi berasnya. Ketika ada jagung, desa harus bisa mengolahnya menjadi pakan untuk masyarakatnya. Itu namanya berdaulat pangan,” tuturnya.
Mirza menekankan pengembangan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan ekosistem usaha di lapangan.
Menurutnya, riset dan teknologi tidak boleh berhenti di lingkungan akademik, tetapi harus menghasilkan inovasi yang dapat digunakan langsung untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
“Teknologi harus kita sesuaikan dengan ekosistem. Riset, sains, dan teknologi ke depan harus disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga nilai tambah yang dihasilkan bisa terintegrasi sampai ke level paling bawah,” ungkapnya.
Ia berharap Politeknik Negeri Lampung dan perguruan tinggi lainnya dapat mengambil peran lebih besar sebagai pusat pengembangan teknologi terapan.
Sejumlah teknologi yang dinilai dibutuhkan di antaranya mesin dryer, pencetak pakan, mixer, mesin mekanisasi pertanian, serta berbagai peralatan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pengolahan komoditas.
Selain teknologi, Mirza menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi ekonomi Lampung.
“Yang kita punya sumber daya alam, pendanaan dari perbankan ada, pasar juga ada. Yang kurang adalah SDM. Karena itu, kita harus menyiapkan SDM yang kuat,” paparnya.
Pemprov Lampung juga menyiapkan dukungan beasiswa bagi mahasiswa dengan skema yang diarahkan untuk memperkuat SDM desa. Para penerima diharapkan dapat kembali dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi di daerah asalnya setelah menyelesaikan pendidikan.
“Kita jangan hanya menciptakan mahasiswa-mahasiswa untuk mencari lapangan pekerjaan. Kita harus menciptakan SDM yang menjadi motor hilirisasi di desa. Saya berharap kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat dapat membentuk ekosistem ekonomi baru yang tumbuh dari desa,” pungkasnya.
(Rian)
