PIJAR MEDIA, TUBABA – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, memastikan keberlangsungan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah BPJS Kesehatan Tahun 2026 untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Melalui program tersebut, sebanyak 24.491 jiwa warga Tubaba tercatat sebagai peserta PBI APBD Kabupaten Tubaba pada tahun 2026 ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tubaba, Ns. Majril, S.Kep., MM melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Eka Riana, S.Kep., M.Kes, mengatakan program PBI Daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Pemerintah daerah terus berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui kepesertaan JKN, khususnya bagi warga yang masuk dalam program PBI Daerah,” ujar Eka, saat dikonfirmasi media, Kamis (16/07/2026).
Ia menjelaskan, alokasi anggaran yang disiapkan Pemkab Tubaba untuk mendukung peserta PBI APBD Tahun 2026 mencapai Rp10.700.222.400.
Menurutnya, jumlah peserta PBI APBD saat ini telah memenuhi kuota yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama BPJS Kesehatan Tahun 2026.
“Untuk ketersediaan peserta PBI APBD sudah sesuai dengan kuota yang direncanakan dalam kerja sama pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Namun, dalam pelaksanaannya, Eka menerangkan tetap terdapat dinamika perubahan data peserta yang harus dilakukan penyesuaian secara berkala. Perubahan tersebut antara lain peserta meninggal dunia, pindah domisili, beralih menjadi peserta PBI APBN, perubahan status kepesertaan, hingga adanya bayi baru lahir yang harus didaftarkan.
“Perubahan data kepesertaan tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data secara berkala,” kata Eka.
Ia menyebutkan, apabila kewajiban pembayaran iuran mengalami kendala dan tidak segera diselesaikan sesuai ketentuan, maka dapat berdampak terhadap status kepesertaan JKN masyarakat.
Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi mempengaruhi pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tubaba apabila jumlah peserta aktif mengalami penurunan.
Untuk mengantisipasi berbagai kendala, Pemerintah Kabupaten Tubaba terus melakukan sejumlah langkah strategis, mulai dari pengalokasian anggaran melalui APBD sesuai kemampuan keuangan daerah hingga koordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan.
Pemkab Tubaba juga melakukan rekonsiliasi data kepesertaan untuk memastikan kesesuaian jumlah peserta dengan tagihan serta melaksanakan validasi dan pemutakhiran data bersama perangkat daerah terkait.
“Validasi dilakukan bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan agar data peserta PBI Daerah benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi lintas sektor melalui forum bersama antara Pemkab Tubaba, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait untuk menyelesaikan setiap kendala administrasi maupun teknis.
Eka menegaskan, Pemkab Tubaba berkomitmen menjaga keberlangsungan Program JKN dengan memastikan pengalokasian anggaran PBI Daerah berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Koordinasi dan rekonsiliasi data akan terus dilakukan agar pembayaran iuran tepat waktu, data peserta valid, dan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal,” pungkasnya.
(Rian).
