PIJAR MEDIA, TUBABA – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, memastikan ketersediaan stok beras di wilayah setempat dalam kondisi aman dan diperkirakan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026.
Selain menjaga stok komersial, pemerintah daerah juga terus memperkuat Beras Cadangan Pemerintah (BCP) sebagai langkah antisipasi menghadapi bencana maupun kondisi kerawanan pangan.
Kepala DKP Tubaba, Somad, melalui Kepala Bidang Distribusi Pangan, Yanti, mengatakan berdasarkan data Perum Bulog, total stok beras yang tersedia saat ini mencapai 24.807.059 kilogram atau 24.807 ton 59 kilogram.
“Stok beras yang tersedia saat ini dipastikan aman dan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun,” ujar Yanti, Rabu (08/07/2026).
Ia menjelaskan, stok tersebut tersebar di tiga kompleks pergudangan Bulog, yakni Kompleks Pergudangan Pagar Dewa sebanyak 7.994.378 kilogram, Kompleks Pergudangan Wonosari 1.281.310 kilogram, dan Kompleks Pergudangan JP Bestari 1 Rawajitu sebanyak 15.531.371 kilogram.
Selain stok beras komersial, Pemerintah Kabupaten Tubaba juga memiliki Beras Cadangan Pemerintah (BCP) sebanyak 22,225 ton yang disimpan di Gudang Bulog Tubaba. Cadangan tersebut disiapkan sebagai stok pemerintah daerah untuk menghadapi kondisi darurat, bencana, maupun kerawanan pangan.
Yanti mengatakan pada Semester II Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah juga telah merencanakan penambahan cadangan pangan sekitar 5,9 ton.
Pengadaan tambahan tersebut dianggarkan sekitar Rp72 juta, dengan harga pembelian beras medium sebesar Rp12.230 per kilogram.
“Penambahan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat cadangan pangan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” katanya.
Ia menjelaskan, jumlah BCP yang dimiliki saat ini sebelumnya 23,695 ton. Namun setelah dilakukan addendum kontrak pengadaan, volumenya disesuaikan menjadi 22,225 ton atau berkurang sekitar 1,470 ton.
Penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya kenaikan harga beras sehingga volume pengadaan harus disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.
Meski demikian, DKP Tubaba tetap berupaya meningkatkan jumlah cadangan pangan secara bertahap. Saat ini jumlah BCP memang masih berada di bawah ketentuan minimal sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020, yang mengarahkan pemerintah daerah memiliki cadangan pangan minimal 86 ton, serta Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 31 Tahun 2020 yang menetapkan target minimal 100 ton.
Menurut Yanti, kondisi tersebut bukan disebabkan kurangnya komitmen pemerintah daerah, melainkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga pemenuhan cadangan pangan dilakukan secara bertahap.
“Kami terus berupaya menambah cadangan pangan sesuai kemampuan anggaran daerah agar secara bertahap dapat memenuhi ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Beras Cadangan Pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien maupun kronis, korban bencana alam dan nonalam, penanganan kasus gizi buruk, serta kondisi darurat lainnya yang memerlukan intervensi pemerintah.
Penyaluran cadangan pangan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan status kerawanan pangan melalui keputusan bupati sebagai dasar pelaksanaan bantuan.
Yanti menegaskan, DKP Tubaba akan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan pangan sekaligus memperkuat cadangan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi keadaan darurat.
“Dengan stok beras yang aman serta upaya penambahan cadangan pangan secara bertahap, kami berharap kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat terus terjaga,” pungkasnya.
(Rian)
