PIJAR MEDIA, TUBABA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, terus menggenjot percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hingga Semester I, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp321,49 miliar atau 38,64 persen dari target, sementara belanja daerah terealisasi Rp298,69 miliar atau 36,09 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tubaba, Iwan Mursalin, mengatakan pelaksanaan APBD 2026 mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15/9949/Keuda tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Berdasarkan evaluasi Semester I, target realisasi untuk belanja pegawai telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pedoman Kementerian Dalam Negeri,” kata Iwan, saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya, Selasa (07/07/2026).
Ia menjelaskan, target pendapatan daerah tahun ini sebesar Rp831,98 miliar dengan realisasi Rp321,49 miliar atau 38,64 persen. Sementara target belanja daerah sebesar Rp827,48 miliar dengan realisasi Rp298,69 miliar atau 36,09 persen.
“Pada sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan justru melampaui target. Dari anggaran Rp38,5 miliar, realisasinya mencapai Rp40,68 miliar atau 105,66 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp12,27 miliar atau 28,53 persen dari target Rp43 miliar,” jelasnya.
Menurut Iwan, penyerapan anggaran antarurusan pemerintahan masih bervariasi. Bidang pendidikan mencatat realisasi tertinggi sebesar 46,88 persen, sedangkan bidang sosial masih menjadi yang terendah dengan realisasi 25,75 persen.
Ia menuturkan belum optimalnya realisasi APBD dipengaruhi oleh penerimaan pendapatan daerah yang belum sepenuhnya masuk ke kas daerah. Hingga Semester I, Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah terealisasi 47,11 persen, pendapatan transfer 41,84 persen, sedangkan pendapatan transfer antar daerah baru mencapai 11,60 persen.
“Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan belanja daerah sehingga penyerapan anggaran belum dapat berjalan secara maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Tubaba juga menghadapi tantangan fiskal akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Penurunan dana transfer tercatat sebesar Rp46,7 miliar dari 2024 ke 2025 atau sekitar 5,96 persen, kemudian kembali turun Rp132 miliar dari 2025 ke 2026 atau sekitar 18,04 persen.
Meski demikian, Iwan menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi belanja wajib, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan yang tetap diprioritaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemkab Tubaba menargetkan percepatan realisasi APBD pada Semester II melalui optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja, serta percepatan pelaksanaan program pembangunan sehingga target APBD Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Pemkab Tubaba berkomitmen menjaga stabilitas fiskal daerah dan memastikan program prioritas tetap berjalan. Kami akan mengoptimalkan PAD, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan tepat sasaran, serta mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan publik,” pungkasnya.
(Rian)
