PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak mungkin dicapai hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, serta berbagai lembaga terkait untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi di Lampung.
Hal tersebut disampaikan Mirza saat memimpin Rapat Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Daerah bersama perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta jajaran perangkat daerah di Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Jumat (12/06/2026).
Rapat tersebut digelar untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Mirza mengatakan seluruh pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama, yakni mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan visi Indonesia Emas 2045.
“Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menyukseskan RPJMN, RPJMD, dan mewujudkan visi Indonesia Emas. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, tidak mungkin hanya mengandalkan APBD. Karena itu diperlukan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak,” kata Mirza.
Menurutnya, Lampung memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Sejumlah indikator makro ekonomi daerah menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional hingga menurunnya angka kemiskinan.
Meski demikian, Mirza menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus bersifat inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang kita dorong harus inklusif. Artinya, manfaat pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, maupun penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyelaraskan program dan kegiatan dengan prioritas nasional, program strategis Presiden Prabowo Subianto, serta agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung agar pelaksanaannya lebih terarah dan terukur.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan dunia usaha, Mirza berharap pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan lebih cepat dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan pendanaan pembangunan daerah.
Menurut Bimo, kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara kapasitas pembiayaan melalui APBD memiliki keterbatasan. Karena itu, pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif dan memperluas keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan.
Ia juga menyoroti pentingnya mengukur dampak nyata investasi terhadap perekonomian daerah, termasuk pada sektor unggulan Lampung seperti pertanian.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pengembangan industri bioetanol berbasis bahan baku kelapa sawit, tebu, sorgum, dan komoditas lainnya. Menurutnya, pengembangan industri tersebut perlu dikaji secara mendalam agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi Lampung.
Ia menegaskan, Bank Indonesia bersama OJK dan DJPb siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Yang penting bukan hanya nilai investasinya, tetapi bagaimana dampaknya terhadap perekonomian daerah dan sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(Rian)
