PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat pengembangan ekonomi hijau melalui pembiayaan karbon sektor kehutanan. Upaya tersebut semakin diperkuat setelah Lampung ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembiayaan Karbon Sektor Kehutanan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Kamis (07/05/2026).
Menurut Marindo, Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi karbon karena didukung kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, hingga perhutanan sosial dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.
“Kami ingin Lampung menjadi salah satu contoh bagaimana sektor kehutanan dapat menjadi titik temu antara agenda lingkungan, agenda ekonomi, dan agenda sosial,” ujar Marindo.
Ia mengatakan, tren global saat ini tengah bergerak menuju ekonomi hijau. Negara-negara di dunia mulai membangun sistem perdagangan karbon sebagai bagian dari komitmen menekan laju perubahan iklim.
Indonesia sendiri, lanjut dia, telah menegaskan komitmennya melalui target Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC), dengan sektor kehutanan menjadi salah satu penopang utama pengurangan emisi karbon.
Menurut Marindo, potensi ekologis yang dimiliki Lampung harus mampu dikelola secara optimal agar tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Semua ini merupakan aset ekologis yang nilainya sangat besar. Tantangannya sekarang adalah bagaimana aset tersebut tidak hanya dijaga, tetapi juga dikelola dengan tata kelola yang baik sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” terangnya.
Ia menjelaskan, pembiayaan karbon membuka peluang baru bagi sektor kehutanan. Hutan kini tidak hanya dipandang sebagai kawasan konservasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui kemampuan menyerap karbon.
Meski demikian, Marindo mengakui pembangunan proyek karbon membutuhkan proses panjang dan dukungan lintas sektor, mulai dari identifikasi lahan, pengukuran stok karbon, verifikasi, hingga skema perdagangan karbon.
Karena itu, ia menilai forum FGD menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan komunitas dalam membangun ekosistem ekonomi karbon yang kredibel dan berkelanjutan.
“Banyak inisiatif kehutanan yang sebenarnya potensial, tetapi berhenti di tahap gagasan karena terbentur modal awal. Di sinilah peran lembaga keuangan menjadi sangat krusial,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut penetapan Lampung sebagai pilot project nasional pengembangan NEK Perhutanan Sosial.
Menurut Agus, pengembangan ekonomi karbon tidak hanya berbicara soal sektor kehutanan, tetapi juga upaya membangun model pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“FGD ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pembiayaan ekonomi karbon yang kredibel, bankable, dan dapat diimplementasikan,” pungkasnya.
(Rian)
