Pendampingan Hukum Diperkuat, Koperindag Tubaba Jalin MoU dengan Kejari

Foto : Diskoperindag dan Kejari Tubaba Sepakat Tanda Tangani MoU

PIJAR MEDIA, TUBABA– Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, memperkuat aspek pendampingan hukum melalui penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Secara simbolis, penandatanganan kesepakatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Tubaba, Selasa (28/04/2026). Adapun MoU difokuskan pada pendampingan di bidang perdata dan tata usaha negara, sebagai upaya memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dinas berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Dinas Koperindag Tubaba, Achmad Nazaruddin, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejari Tubaba beserta jajaran atas dukungan yang diberikan dalam penguatan tata kelola pemerintahan.

“Nota kesepakatan ini merupakan wujud komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan taat hukum,” ujar Nazaruddin kepada media.

Ia menjelaskan, pendampingan hukum tersebut diharapkan mampu memperbaiki dan memperkuat tata kelola di lingkungan Koperindag, khususnya dalam pelaksanaan berbagai program strategis.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pengelolaan pasar guna meningkatkan transparansi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pembinaan sektor koperasi, baik Koperasi Desa Merah Putih maupun koperasi non KDKMP, juga menjadi fokus agar berjalan sesuai regulasi.

Program ini turut mencakup penyuluhan hukum dan fasilitasi perizinan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, san Menengah (UMKM), sejalan dengan upaya mendorong UMKM naik kelas.

Pemantauan harga bahan pokok serta distribusi gas juga menjadi bagian dari kerja sama tersebut, sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Nazaruddin berharap, sinergi antara Koperindag dan Kejari ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memberikan kepastian hukum dalam setiap kebijakan yang dijalankan.

“Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan seluruh program dan kebijakan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memiliki kepastian hukum yang kuat,” pungkasnya. (Rian)

BACA JUGA :  Musrenbang RKPD 2027 Resmi Digelar, Pemkab Mesuji Fokus Akselerasi Infrastruktur dan Kemandirian Ekonomi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *