PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan keberangkatan jemaah haji tahun 2026 tetap berjalan sesuai jadwal, meskipun terdampak dinamika geopolitik global yang memicu kenaikan biaya angkutan udara.
Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan kenaikan biaya transportasi haji yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/04/2026).
Marindo menegaskan, hasil koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Lampung serta maskapai Garuda Indonesia, menyepakati bahwa pemberangkatan jemaah tetap dilaksanakan pada 26 April 2026.
“Keberangkatan haji tanggal 26 April siap dilaksanakan. Pemerintah menjadikan kenyamanan dan kelancaran jemaah sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Ia menekankan, pemerintah hadir untuk menjamin seluruh proses berjalan sesuai skema tanpa mengganggu hak jemaah yang telah lama menunggu, bahkan hingga puluhan tahun.
Kenaikan biaya angkutan udara di picu lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) sejak awal April 2026. Data PT Pertamina (Persero) menunjukkan harga avtur domestik di Bandara Soekarno-Hatta meningkat hingga 72,45 persen, sementara rute internasional naik 80,32 persen. Kondisi ini dipengaruhi situasi geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure).
Dampaknya, Garuda Indonesia selaku pemenang tender pengangkutan jemaah haji Lampung mengajukan penyesuaian harga dari kontrak awal sebesar Rp 28,79 miliar. Permintaan tersebut kini tengah dikaji pemerintah bersama sejumlah pihak, termasuk BPKP, guna memastikan kesesuaian dengan regulasi.
“Semua kenaikan harus melalui perhitungan dan pengecekan. Kita pastikan tetap akuntabel dan sesuai aturan, namun pelayanan kepada jemaah tidak boleh terganggu,” kata Marindo.
Tahun ini, jumlah jemaah haji Lampung tercatat sekitar 5.962 orang yang terbagi dalam 13 kloter penuh dan satu kloter gabungan. Dengan kapasitas pesawat 162 orang, total penerbangan diperkirakan mencapai sekitar 80 kali, termasuk keberangkatan dan pemulangan melalui Bandara Radin Inten II menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Terkait potensi selisih biaya akibat penyesuaian tarif, Pemprov akan membahas mekanisme pembiayaan bersama pemerintah kabupaten/kota.
Marindo menegaskan, dinamika kenaikan biaya tidak akan menghambat pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
“Regulasi tetap ditegakkan, tetapi pelayanan kepada jemaah harus diutamakan. Mereka sudah menunggu lama, dan harus kita pastikan berangkat dengan nyaman,” pungkasnya. (Rian)
