PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai merumuskan langkah strategis untuk menghadapi dinamika global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan prioritas pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Rabu (25/03/2026).
Rapat dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Marindo menegaskan, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang terukur dan adaptif terhadap perkembangan situasi global. Menurutnya, konflik internasional dapat memicu ketidakpastian ekonomi yang berdampak hingga ke daerah.
“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat konflik Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah yang bisa dilakukan,” ujarnya.
Ia menekankan, kebijakan yang disusun harus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi. Pemerintah provinsi juga berkomitmen agar langkah antisipatif yang diambil tidak menambah beban masyarakat.
Selain itu, penyesuaian anggaran yang dilakukan diharapkan tidak mengganggu program prioritas daerah. Sejumlah program strategis seperti hilirisasi, peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, hingga pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama.
“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin upaya antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Rian).
