PIJAR MEDIA — Dua isu nasional menjadi perhatian publik pada Agustus 2026, yakni penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan survei yang dikaitkan dengan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), serta momentum satu tahun demonstrasi Agustus 2025 yang menewaskan Affan Kurniawan.
Advokat, Konsultan Hukum sekaligus Pengamat Politik asal Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ahmad Basri, S.IP., S.H., menilai kedua momentum tersebut perlu menjadi bahan refleksi pemerintah, terutama terkait kondisi ekonomi, kualitas demokrasi, penegakan hukum dan respons terhadap aspirasi masyarakat.
Berdasarkan bahan yang dihimpun, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo disebut turun dari sekitar 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Ahmad Basri atau yang akrab disapa Abas menilai pemerintah tidak perlu defensif terhadap hasil survei, melainkan menjadikannya sebagai salah satu bahan evaluasi.
“Ketika tingkat kepuasan mengalami penurunan, pemerintah seharusnya tidak menjadikan lembaga survei sebagai sasaran kritik, tetapi menjadikannya bahan evaluasi,” kata Abas, Kamis (13/08/2026).
Menurut Abas, pemerintah perlu menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, daya beli, pendapatan, pendidikan, kesehatan hingga ketimpangan ekonomi. Keberhasilan pemerintah, kata dia, tidak cukup diukur dari banyaknya program, tetapi dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Terkait momentum satu tahun demonstrasi Agustus 2025, Abas menilai peristiwa yang kemudian dikaitkan dengan istilah “Agustus Hitam” atau “Agustus Gelap” perlu menjadi refleksi perjalanan demokrasi Indonesia. Terlebih, demonstrasi tersebut menjadi sorotan setelah Affan Kurniawan meninggal dalam rangkaian aksi pada Agustus 2025.
Menurut Abas, Affan Kurniawan tidak semestinya hanya dikenang sebagai bagian dari masa lalu. Peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran agar penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung secara aman dan tidak kembali menimbulkan korban.
Ia juga menyoroti kembali tuntutan 17+8 yang sebelumnya menjadi rangkuman aspirasi publik. Sejumlah isu yang disoroti antara lain investigasi terhadap dugaan kekerasan, reformasi kepolisian dan DPR, penguatan Komnas HAM, pengesahan UU Perampasan Aset serta pembenahan kebijakan ekonomi.
“Pertanyaan penting pada Agustus 2026 bukan hanya siapa yang melakukan demonstrasi, tetapi sejauh mana perubahan telah dilakukan setelah berbagai tuntutan masyarakat disampaikan,” kata Abas.
Sementara itu, Ketua Korpri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tubaba, Risma Fatma Sari, M.E., menilai penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dijadikan bahan evaluasi. Menurutnya, sejumlah program pemerintah memiliki tujuan positif, tetapi implementasinya di lapangan tetap harus diperbaiki.
Risma mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga kualitas pelaksanaan di daerah.
“Program yang baik harus dipastikan pelaksanaannya tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Risma.
Risma juga mendorong pemerintah memperkuat komunikasi publik agar kebijakan disampaikan secara terbuka, jelas dan mudah dipahami masyarakat. Terkait momentum satu tahun demonstrasi, ia menilai pemerintah perlu melakukan refleksi dan pembenahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Menurut Risma, penyampaian pendapat harus tetap mendapat ruang dalam koridor hukum dengan menghormati hak asasi manusia. Ia berharap pemerintah dapat memperkuat dialog dengan masyarakat sekaligus memastikan setiap aspirasi mendapat respons yang proporsional.
“Pada akhirnya, kedua isu tersebut dinilai memiliki benang merah berupa pentingnya pemerintah mendengar dan merespons aspirasi masyarakat. Penurunan kepuasan publik dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan, sedangkan momentum satu tahun demonstrasi menjadi kesempatan memperkuat demokrasi, transparansi penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya.
(Rian)
