PIJAR MEDIA, TUBABA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, mulai mematangkan regulasi penyelenggaraan program beasiswa Strata 1 (S1).
Pembahasan dilakukan melalui rapat penyusunan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Untung Budiono, di Ruang Rapat Asisten I, Senin (27/07/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama perwakilan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Tunas Palapa sebagai mitra pelaksana program beasiswa. Fokus pembahasan diarahkan pada penyusunan regulasi yang akan menjadi dasar hukum penyelenggaraan beasiswa S1, khususnya melalui kerja sama dengan STES Tunas Palapa.
Dalam rapat itu, Untung Budiono menegaskan pentingnya penyusunan aturan yang komprehensif, akuntabel, dan tepat sasaran agar program beasiswa dapat berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Tubaba.
“Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang jelas dalam penyelenggaraan program beasiswa, mulai dari mekanisme seleksi, pembiayaan, hingga kewajiban penerima beasiswa,” kata Untung Budiono.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi salah satu kunci dalam mencetak lulusan yang memiliki daya saing dan mampu berkontribusi terhadap kemajuan Tubaba.
Program beasiswa S1 merupakan salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Tubaba untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Selain meningkatkan kesempatan melanjutkan pendidikan, program tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang unggul, kompeten, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.
“Melalui pembahasan rancangan Perbup ini, Pemkab Tubaba menargetkan regulasi dapat segera difinalisasi dan ditetapkan sehingga pelaksanaan program beasiswa S1 memiliki kepastian hukum serta dapat diimplementasikan secara efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu,” jelas Untung Budiono.
(Rian)
