PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya hilirisasi komoditas dan penguatan kedaulatan pangan sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Hal itu disampaikan saat menerima peserta didik Sespimti Polri Dikreg ke 35 Tahun 2026 dalam kegiatan Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (15/04/2026).
Menurut Mirza, posisi Lampung sejak lama sangat strategis dalam jalur perdagangan. Ia menyebut, wilayah ini telah menjadi bagian penting dalam konektivitas perdagangan internasional sejak era Kerajaan Sekala Brak hingga masa pelayaran Cheng Ho.
“Sumatera sebagai pusat produksi dan Jawa sebagai pusat konsumsi menjadikan Lampung berada di posisi kunci dalam rantai pasok nasional,” ujar Mirza, sapaan akrab Gubernur Lampung.
Ia menjelaskan, Lampung memiliki luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare dengan dominasi sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas utama seperti padi, jagung, singkong, hingga kopi dan nanas menjadi kekuatan utama daerah ini. Lampung bahkan dikenal sebagai salah satu pengekspor kopi terbesar di Indonesia serta produsen nanas terbesar di dunia.
Namun, Mirza mengakui masih terdapat persoalan klasik, yakni panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan ketimpangan harga antara tingkat petani dan konsumen.
“Dulu harga gabah di petani sangat rendah, sementara di konsumen tinggi. Ini yang memicu kemiskinan di pedesaan,” katanya.
Menurut dia, kondisi mulai membaik seiring kebijakan nasional yang mendorong kenaikan harga gabah dan jagung. Dampaknya, pendapatan petani disebut meningkat hingga dua kali lipat dan turut mengerek daya beli masyarakat.
Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung kini mendorong hilirisasi komoditas melalui program “Desaku Maju”. Salah satu langkah konkret adalah pembangunan fasilitas pengering (dryer) di tingkat desa agar hasil panen memiliki nilai jual lebih tinggi.
Selain itu, pengembangan pupuk organik berbasis limbah desa juga digalakkan guna meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
Di sektor energi, Lampung dinilai memiliki potensi besar, mulai dari panas bumi, tenaga surya, hingga bioenergi berbasis singkong. Pemerintah daerah pun berupaya membuka berbagai hambatan investasi untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
“Selama ini pemerintah terlalu fokus pada APBD, padahal sebagian besar ekonomi ada di sektor riil. Negara harus hadir sebagai regulator agar manfaat ekonomi lebih merata,” terang Mirza.
Sementara itu, Kepala rombongan PKDN Sespimti Polri, Chuszaini Patoppoi, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis dalam mendukung agenda nasional, khususnya di bidang pangan, energi, dan ekonomi inklusif.
Selama di Lampung, para peserta telah melakukan berbagai agenda, mulai dari kunjungan ke Pelabuhan Panjang, diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bulog, dan Badan Pusat Statistik, hingga peninjauan ke lapas perempuan untuk melihat potensi UMKM warga binaan.
“Kami melihat Lampung memiliki potensi luar biasa, baik di sektor pangan maupun ekonomi kreatif. Ini menjadi bahan pembelajaran penting dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan,” ujar Chuszaini. (Rian)
