PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG – Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Bupati Mesuji, Hj. Elfianah, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung.
Prosesi penyerahan laporan penting tersebut berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (31/03/2026). Dalam kegiatan ini, Bupati didampingi langsung oleh Plt. Inspektur Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri.
Penyerahan LKPD ini merupakan tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Dokumen tersebut merupakan manifestasi pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Mesuji atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepanjang tahun berjalan.
”Penyampaian LKPD yang tepat waktu ini mencerminkan komitmen kuat kami terhadap prinsip transparansi. Ini adalah dasar utama bagi proses pemeriksaan demi mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik di Kabupaten Mesuji,” ujar Bupati Elfianah dalam keterangannya.
Setelah penyerahan ini, tim dari BPK RI akan segera melakukan audit lapangan guna menilai kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Penilaian akan dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang nantinya bermuara pada pemberian Opini BPK.
Opini yang diberikan oleh BPK akan menjadi indikator utama kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus cerminan profesionalisme perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mesuji.
Di sisi lain, Plt. Inspektur Mesuji, Najmul Fikri, menekankan bahwa ketepatan dan kelengkapan data merupakan kunci utama. Ia mengimbau seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan.
”Ketepatan, kelengkapan, dan kepatuhan adalah harga mati. Hal ini penting untuk terus ditingkatkan oleh seluruh jajaran demi mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kredibel di mata masyarakat,” tegas Najmul.
Dengan diserahkannya LKPD 2025 ini, Pemkab Mesuji berharap dapat mempertahankan serta meningkatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Kotan).
