Pijar Media — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, mulai memfokuskan arah pembangunan tahun 2027 pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi produktif.
Komitmen itu ditegaskan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Kamis (12/02/2026).
Forum tersebut dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Eri Budi Santoso, mewakili Bupati Tubaba Novriwan Jaya.
Pada kesempatan itu, Eri menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan harus terintegrasi, partisipatif, dan selaras dengan visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
“Forum Perangkat Daerah merupakan tahapan strategis untuk memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memiliki arah yang jelas,” ujar Eri mewakili Bupati.
Menurutnya, forum ini menjadi ajang penyelarasan antara program perangkat daerah dengan hasil Musrenbang dan pokok pikiran DPRD. Sinkronisasi lintas sektor dinilai penting agar prioritas pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan pendanaan dapat tepat sasaran.
“Selain peningkatan kualitas SDM dan penguatan ekonomi produktif, kebijakan pembangunan 2027 juga diarahkan pada tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan berbudaya,” terangnya.
Sementara, melalui pesan digital, Sekretaris Daerah Tubaba, Iwan, mengingatkan seluruh perangkat daerah agar setiap program yang diusulkan memiliki indikator dan target kinerja yang terukur. Ia menegaskan tidak boleh ada kegiatan tanpa output yang jelas.
“Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk kegiatan hibah, wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Berdasar pantauan media, pada kegiatan itu dilakukan sejumlah pemaparan dari Bapperida Tubaba serta Kejaksaan Negeri Tubaba. Keterlibatan unsur kejaksaan dinilai sebagai bagian dari penguatan aspek kepatuhan hukum dalam proses perencanaan dan penganggaran. Diskusi pun berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta forum. (Red)
