PIJAR MEDIA, TUBABA — Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, terus memantau kondisi pertanaman padi dan jagung hingga September 2026.
Hingga awal September, belum ada laporan resmi mengenai gagal tanam maupun gagal panen padi dan gagal di wilayah Tubaba. Pemantauan juga dilakukan terhadap tanaman jagung untuk mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil produksi.
Kepala Dinas TPHP Tubaba, Sarwo Haddy Sumarsono, mengatakan kondisi tersebut berdasarkan laporan dalam rapat Luas Tambah Tanam (LTT) yang berlangsung hingga 4 September 2026.
“Untuk gagal panen sampai laporan dalam rapat LTT hingga 4 September, belum ada laporan,” kata Sarwo didampingi Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan dan Hortikultura, Yayit, pada Selasa (22/09/2026).
Meski belum ada laporan gagal panen, Yayit menyampaikan sasaran panen padi Tubaba pada 2026 mengalami penyesuaian. Target yang sebelumnya ditetapkan seluas 15.378 hektare kini menjadi 12.820 hektare.
Penyesuaian tersebut berkaitan dengan cuaca ekstrem El Nino Godzilla dan tidak dialirkannya air dari Daerah Irigasi (DI) Way Rarem pada Musim Tanam Kedua (MT 2) periode April-September 2026.
Kondisi itu berdampak terhadap luasan lahan yang dapat ditanami dan selanjutnya dipanen. Namun, Dinas TPHP menilai sasaran panen sekitar 12 ribu hektare masih memungkinkan untuk dicapai.
“Penyesuaian sasaran panen ini berkaitan dengan ketersediaan air. Jadi, penyesuaian target tidak otomatis berarti terjadi gagal panen,” jelasnya.
Sementara itu, untuk komoditas jagung, sasaran panen tahun 2026 ditetapkan seluas 1.010 hektare.
Dinas TPHP terus memantau perkembangan pertanaman padi maupun jagung untuk memastikan kegiatan budidaya berjalan dengan baik. Pemantauan dilakukan terhadap potensi gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), kondisi cuaca, ketersediaan air dan faktor lingkungan lainnya.
Menurut Sarwo, sejumlah faktor memang dapat mempengaruhi keberhasilan produksi padi maupun jagung. Selain ketersediaan air, perubahan pola tanam, kondisi cuaca dan serangan OPT juga perlu diantisipasi.
Untuk menekan risiko tersebut, Dinas TPHP mendorong petani mematuhi jadwal dan pola tanam yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Lampung.
Upaya lainnya dilakukan melalui perbaikan jaringan irigasi serta pemanfaatan irigasi perpompaan atau Irpom pada wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan air.
Pengendalian OPT juga dilakukan dengan menerapkan konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT), sehingga gangguan terhadap tanaman dapat ditangani dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan.
“Jadwal pola tanam harus dipatuhi. Kemudian jaringan irigasi dan irpom juga perlu dioptimalkan, termasuk pengendalian OPT melalui PHT,” terangnya.
Dalam pemantauan tersebut, peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga menjadi bagian penting. Laporan dari tim kerja PPL digunakan sebagai salah satu sumber informasi Dinas TPHP dalam mengetahui kondisi pertanian di lapangan.
Koordinasi antara PPL, pemerintah daerah dan petani diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila ditemukan persoalan, baik terkait ketersediaan air, OPT maupun gangguan lainnya.
Dengan demikian, hingga awal September 2026 belum terdapat laporan resmi mengenai gagal tanam padi maupun jagung di Tubaba. Sementara penyesuaian sasaran panen padi lebih berkaitan dengan kondisi ketersediaan air pada MT 2 setelah air DI Way Rarem tidak dialirkan.
“Dinas TPHP memastikan pemantauan terhadap padi dan jagung terus dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi hasil panen di wilayah Kabupaten Tubaba,” pungkasnya.
(Rian)
