PIJAR MEDIA— Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis mencuat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung. Ribuan warga dilaporkan mengalami penonaktifan atau cut off kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat sejak Januari 2026.
Kondisi tersebut umumnya baru diketahui masyarakat saat hendak berobat ke puskesmas maupun rumah sakit.
Sekretaris Dinas Kesehatan Tubaba, Eka Riana, menjelaskan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis terbagi dalam dua skema, yakni PBI Pusat atau PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai APBN, dan PBI Daerah (PBID) yang ditanggung pemerintah daerah melalui APBD.
“Yang menjadi persoalan saat ini adalah PBI Pusat. Ada kebijakan cut off dari pemerintah pusat, namun daerah tidak mendapatkan penjelasan teknis secara rinci mengenai dasar penetapan peserta yang dinonaktifkan,” ujar Eka, saat dikonfirmasi Senin (23/02/2026).
Minimnya informasi kepada masyarakat menjadi kendala utama di lapangan. Banyak warga tidak mengetahui status kepesertaannya telah nonaktif hingga akhirnya membutuhkan layanan kesehatan.
“Kalau cut off sudah lebih dari enam bulan, proses reaktivasi menjadi lebih sulit. Ini yang sering dikeluhkan masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah peserta BPJS Kesehatan Gratis di Tubaba saat ini mencapai 104.610 jiwa, terdiri dari 79.194 peserta PBI Pusat dan 25.416 peserta PBI Daerah. Dari total PBI Pusat tersebut, sekitar 4 ribu lebih peserta tercatat tidak aktif akibat kebijakan cut off.
Untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut, Pemkab Tubaba membuka jalur reaktivasi PBI Pusat, khususnya bagi warga yang sedang menjalani perawatan medis.
“Bagi peserta yang sedang dirawat, bisa langsung diupayakan aktif kembali melalui Dinas Sosial. Sedangkan yang masih di bawah enam bulan cut off, segera melapor dengan melengkapi persyaratan administrasi,” kata Eka Riana.
Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan kepesertaan PBI Daerah tetap aman. Hingga kini tidak ditemukan kasus cut off pada PBID. Pemda juga menyiapkan kuota cadangan untuk kondisi darurat bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan segera.
“Sebagai informasi, iuran PBI BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah adalah kelas 3, dengan besaran sekitar Rp38.000 per peserta per bulan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Linjamsos Daniel Azly, mendampingi Kepala Dinas Sosial Tubaba, menyebut jumlah PBI JK yang terdampak cut off mencapai 4.591 jiwa.
“Penyebabnya karena adanya pemadanan data dan perubahan kriteria. Saat ini yang dicover PBI JK hanya desil 1 sampai 4, sebelumnya sampai desil 5,” ujar Daniel saat dikonfirmasi, Selasa (24/02/2026).
Daniel menjelaskan, desil tersebut merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan data ekonomi yang disampaikan BPS. Data itu menjadi salah satu dasar penetapan kepesertaan PBI JK.
“Solusinya, warga yang terdampak bisa mengajukan reaktivasi ke Dinsos dengan membawa KTP, KK, SKTM, serta surat keterangan dari fasilitas kesehatan,” terangnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan Dinas Sosial hanya sebatas mengusulkan reaktivasi ke pemerintah pusat.
“Terkait diakomodir atau tidaknya usulan reaktivasi, itu sepenuhnya kewenangan kementerian. Reaktivasi juga tidak bisa lebih dari enam bulan, karena jika lewat dianggap sudah tidak membutuhkan PBI JK,” tambahnya.
Menanggapi dasar penetapan data PBI JK, Humas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tubaba, Abizar, menerapkan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memang salah satunya bersumber dari data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan BPS pada 2022 lalu.
“Regsosek dilakukan petugas BPS secara door to door. Namun dalam pemutakhiran DTSEN oleh Kementerian Sosial, tidak semata-mata hanya dari Regsosek, melainkan juga dari berbagai sumber data lain yang dihimpun kementerian,” pungkasnya. (Red)
