PIJAR MEDIA, TUBABA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba), mulai memperkuat sistem merit dalam pengisian jabatan birokrasi dengan menggandeng Biro SDM Polda Lampung melalui skema Assessment Center Polri.
Kerja sama itu dibahas dalam sosialisasi PNBP Assessment Center Polri yang digelar di Ruang Rapat Bupati Tubaba, Kamis (09/04/2026), difasilitasi Bagian SDM Polres Tubaba.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Tubaba Novriwan Jaya, Sekda Tubaba Iwan Mursalin, serta jajaran pejabat Pemkab Tubaba. Dari pihak kepolisian hadir Kabag Binkar Ro SDM Polda Lampung AKBP Andik Purnomo Sigit bersama Wakapolres Tubaba Kompol Zaini Dahlan.
Dalam paparannya, AKBP Andik menjelaskan Assessment Center Polda Lampung telah mengantongi akreditasi A dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sehingga seluruh metode asesmen, kurikulum, hingga asesor yang digunakan telah memenuhi standar nasional.
“Assessment ini bertujuan melakukan profiling dan mapping untuk mengetahui kemampuan manajerial personel sehingga penempatan jabatan benar-benar sesuai kompetensi,” ujar Andik.
Ia menegaskan seluruh biaya pelaksanaan asesmen menggunakan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan disetorkan langsung ke kas negara, guna menjamin transparansi anggaran sekaligus menutup celah pungutan liar maupun gratifikasi.
Menurutnya, penjajakan kerja sama dengan Pemkab Tubaba dilakukan untuk membantu pemerintah daerah mendapatkan kandidat pejabat yang sesuai kriteria, sekaligus memetakan kader potensial dalam pengembangan karier ASN.
Sementara itu, Bupati Novriwan Jaya menegaskan bahwa penerapan merit system menjadi pondasi utama reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Tubaba.
“Penempatan pejabat harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan pertimbangan subjektif,” tegas Novriwan.
Ia menyebut asesmen kompetensi akan menjadi dasar pembentukan talent pool atau bank data talenta ASN di lingkungan Pemkab Tubaba. Dengan sistem tersebut, pengisian jabatan ke depan dinilai akan lebih efektif tanpa harus melalui proses seleksi terbuka yang panjang.
Novriwan juga menginstruksikan Sekda Tubaba untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan Polda Lampung agar asesmen pejabat Eselon III dapat mulai dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, khususnya setelah perubahan APBD.
“Ke depan, asesmen oleh Polda Lampung akan difokuskan pada penilaian kedisiplinan serta kemampuan manajerial pejabat Eselon III dan IV, dengan tetap melibatkan lembaga lain seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk aspek pengembangan kompetensi birokrasi,” pungkasnya. (Rian)
