PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama BPS Provinsi Lampung.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Kamis (30/04/2026) tersebut, bertujuan untuk memastikan program intervensi pemerintah bagi masyarakat desil satu dan desil dua tepat sasaran melalui pemanfaatan DTSEN yang telah diintegrasikan dalam aplikasi Siger Lampung.
Marindo menegaskan bahwa Siger Lampung menjadi platform strategis berbasis data yang mendukung efektivitas kebijakan pemerintah.
“Kita ingin memastikan seluruh program fokus pada DTSEN, khususnya desil satu dan dua, sehingga penerima dan lokasi program benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemanfaatan data ini tidak hanya untuk mengoptimalkan program Pemerintah Provinsi Lampung, tetapi juga menyinkronkan kebijakan dengan pemerintah pusat serta mendorong keselarasan program di tingkat kabupaten/kota.
Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mengurangi ketimpangan sosial. Intervensi terhadap kelompok rentan, termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), harus mengacu pada data DTSEN agar lebih akurat.
“Sinergi dengan BPS menjadi kunci agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Marindo juga mengapresiasi inovasi BPS Provinsi Lampung dalam mengembangkan aplikasi Siger Lampung yang dinilai mempermudah pengambilan keputusan berbasis data.
“Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung menekankan pentingnya transparansi data penerima bantuan, termasuk jenis program yang diterima masyarakat dari berbagai sektor seperti sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian,” terangnya.
Aplikasi Siger Lampung sendiri tidak hanya menyajikan data kesejahteraan, tetapi juga informasi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, serta penduduk usia produktif yang tidak bekerja atau tidak bersekolah. Data ini juga dapat dimanfaatkan untuk intervensi kesehatan, termasuk penanganan penyakit kronis seperti tuberkulosis (TBC).
“Dengan dukungan berkelanjutan dari BPS, keberadaan aplikasi ini diharapkan mampu memperkuat pengambilan kebijakan yang lebih akurat, terarah, dan berdampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung,” pungkasnya. (Rian)
