PIJAR MEDIA, TUBABA — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, akhirnya menuai perhatian DPRD dan pemerintah setempat.
Adapun SPBU yang menjadi perhatian diantaranya yakni SPBU Simpang PU dan SPBU Kali Miring. Keluhan masyarakat terutama berkaitan dengan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi serta antrean kendaraan yang disebut mengular hingga memakan bahu jalan.
Ketua DPRD Tubaba Busroni, S.H., mengatakan pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi kedua SPBU tersebut bersama kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub), dan pihak terkait lainnya.
“Ini kita curiga sudah banyak dugaan permainan mafia minyak. Semakin hari semakin amburadul di SPBU, baik yang di Simpang PU maupun Kali Miring,” kata Busroni kepada media, Jumat (25/09/2026).
Busroni menegaskan, DPRD akan meminta pengelola SPBU memberikan penjelasan secara transparan terkait ketersediaan, kuota, serta mekanisme pendistribusian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar.
“Kita akan panggil dan minta pengusaha Pertamina itu transparan. Disimpan dan dilarikan ke mana minyak-minyak itu, terutama BBM subsidi Pertalite dan Solar,” ujarnya.
Menurut Busroni, kondisi tersebut jangan sampai terus merugikan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari. Ia juga meminta adanya pengawasan terhadap pembelian BBM dalam jumlah besar atau aktivitas yang biasa disebut masyarakat sebagai “ngecor”.
“Kalaupun memang ada yang ngecor, tidak boleh setiap hari. Harus benar-benar dicek. Jangan ada lagi antrean panjang sampai memakan bahu jalan,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD bersama instansi terkait akan melakukan pengecekan pada pekan depan. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya meminta agar dilakukan penindakan sesuai ketentuan.
“Pekan depan kita akan turun dan tindak tegas jika ada pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Tubaba, Achmad Nazaruddin, mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan langkah pengawasan untuk merespons keluhan masyarakat.
Menurut Nazaruddin, tim teknis pengawasan akan mengecek tata kelola, jumlah kuota BBM bersubsidi, hingga mekanisme pendistribusiannya di SPBU wilayah Tubaba.
“Menanggapi keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi di wilayah Tubaba, kami bersama tim teknis pengawasan akan melakukan monitoring dan pengawasan berkaitan dengan tata kelola, jumlah kuota BBM serta mekanisme pendistribusian BBM,” terang Nazaruddin.
Selain pengawasan, Pemkab Tubaba juga mempertimbangkan pengajuan penambahan alokasi BBM bersubsidi apabila kebutuhan di lapangan memang melebihi alokasi yang tersedia.
“Jika memungkinkan kita akan mengajukan penambahan alokasi BBM bersubsidi untuk SPBU di wilayah Tubaba. Awal pekan depan kita akan turun,” pungkasnya.
(Rian)
