PIJAR MEDIA, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, meraih Peringkat I Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/09/2026).
Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu diumumkan dalam rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Capaian tersebut turut dilengkapi penghargaan TPID Terbaik Kategori Kota yang diraih Pemerintah Kota Metro.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang tergabung dalam TPID, bukan semata-mata prestasi pemerintah provinsi.
“Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewakili Bapak Gubernur dan seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dengan kategori TPID terbaik di seluruh provinsi Indonesia. Alhamdulillah, tentunya penghargaan ini bukan penghargaan untuk pemerintah provinsi semata, tetapi seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah,” kata Jihan.
Menurutnya, penghargaan tersebut harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Saya berharap penghargaan ini bukan hanya sekadar penghargaan, artinya bisa dirasakan betul-betul manfaatnya oleh masyarakat; bagaimana pasokan dan juga kestabilan harga bisa terkendali di daerah,” ujarnya.
Penghargaan tersebut diraih Lampung melalui berbagai langkah strategis dalam mengendalikan komoditas pangan yang rentan memicu gejolak inflasi atau volatile foods.
Pemprov Lampung secara berkelanjutan memperkuat koordinasi lintas sektor bersama 15 kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar penetrasi dan operasi pasar murah secara berkala melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bersama Perum Bulog Divre Lampung.
Program tersebut ditujukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus mengantisipasi rantai pasok yang dapat memicu kenaikan harga.
Upaya pengendalian tersebut turut menjaga inflasi Lampung tetap berada dalam rentang sasaran nasional. Pada Juni 2026, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Provinsi Lampung tercatat 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,45.
Sementara pada Agustus 2026, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) Lampung tercatat 0,23 persen.
Jihan menegaskan Pemprov Lampung akan terus memperkuat pengendalian inflasi dengan menggabungkan stabilisasi harga pangan dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui program P2DD.
“Semoga ke depan lebih banyak manfaatnya lagi untuk daerah dan kami ingin membangun inflasi yang betul-betul terkendali di Provinsi Lampung,” pungkasnya.
(Rian)
