PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, meminta jajaran Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terlebih dahulu membenahi kualitas pelayanan sebelum menuntut masyarakat semakin patuh membayar pajak kendaraan bermotor.
Menurut Mirza, pelayanan yang mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Hal itu disampaikan Mirza saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/09/2026). Rakorda tersebut mengusung tema “Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan”.
Mirza menilai Samsat memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu layanan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar setiap hari.
Dia menyebut rata-rata sekitar 5.000 masyarakat mendapatkan pelayanan di titik-titik Samsat setiap hari. Pengalaman masyarakat saat menerima layanan, kata dia, akan memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” kata Mirza.
Karena itu, Mirza meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan sebelum berbicara mengenai peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujarnya.
Dia menegaskan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian dari agenda perbaikan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Pemerintahan, saya sendiri, kepemimpinan saya sendiri, pelayanan publik saya sendiri harus saya perbaiki. Fokus bantu saya teman-teman sekalian,” terangnya.
Mirza juga mengingatkan aparatur pemerintah bahwa tugas utama mereka adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” tegasnya.
Menurut Mirza, budaya pelayanan yang baik tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi daerah.
“Kalau kita sudah punya budaya melayani, maka pekerjaan ekosistemnya akan jalan sendiri. Karena pekerjaan kita memang berkaitan dengan pelayanan,” jelasnya.
Selain membenahi pelayanan, Mirza meminta Samsat dan Bapenda mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerimaan tersebut dinilai penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Lampung.
Dia menjelaskan Lampung bukan daerah yang memiliki sumber pendapatan besar dari sektor pertambangan. Sebagai daerah dengan karakteristik ekonomi pertanian dan jaringan jalan provinsi yang luas, pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang memadai untuk membiayai pembangunan.
“Provinsi Lampung ini pendapatannya, kita bukan provinsi yang PAD-nya itu dari tambang. Kita adalah provinsi pertanian yang tidak ada pajak apa pun yang kita bisa dapat dari pertanian itu. Secara kita hanya didukung dengan pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya.
Mirza menyebut Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang membutuhkan dukungan anggaran untuk penanganan dan pemeliharaan.
Karena itu, menurut dia, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki kaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” tuturnya.
Mirza mengatakan pemerintah juga perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka mengenai pembangunan dan penggunaan anggaran.
“Strateginya ya balikkan rasa percaya, pelayanan yang baik, jelaskan secara baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelayanan, Mirza mendorong Samsat dan Bapenda memperkuat sinergi dengan pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dia juga meminta inovasi pelayanan terus dikembangkan, birokrasi disederhanakan, evaluasi dilakukan secara berkala, serta digitalisasi dipercepat.
“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” tegasnya.
Mirza turut mengapresiasi dukungan Polda Lampung dan Jasa Raharja dalam berbagai inovasi pelayanan Samsat.
Dia menegaskan penerimaan dari sektor kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kebutuhan pembangunan daerah, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung, dan di pembangunan kita itu adalah PKB dan STNK. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran. Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung sekaligus Kepala Bapenda Lampung Saipul mengatakan Rakorda Samsat 2026 tidak sekadar menjadi forum administratif dan evaluasi rutin.
Menurut Saipul, Rakorda menjadi forum strategis untuk menyatukan perspektif seluruh unsur Samsat, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta menyusun langkah kolaboratif untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan.
“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional,” ujar Saipul.
Dia berharap Rakorda menghasilkan kesamaan langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
“Selain itu, juga sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP melalui sinergi seluruh unsur Samsat di Provinsi Lampung,” tutupnya.
(Rian)
