PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mulai mempercepat langkah penanganan banjir secara terpadu.
Upaya tersebut ditandai dengan rapat koordinasi antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersama sejumlah instansi terkait di Ruang Rapat Wali Kota Bandar Lampung, Kamis (07/05/2026).
Dalam rapat tersebut, penanganan banjir di Kota Bandar Lampung dibahas secara menyeluruh melalui perencanaan terintegrasi dari wilayah hulu hingga hilir. Pemerintah menilai persoalan banjir harus segera ditangani karena berdampak langsung terhadap keselamatan warga, pembangunan perkotaan, hingga iklim investasi daerah.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar pada tahun 2026 untuk penyusunan master plan pengendalian banjir di Kota Bandar Lampung.
“Anggarannya sudah disiapkan tahun 2026. Targetnya pada Desember 2026 master plan ini selesai,” ujar Mirza.
Menurutnya, master plan tersebut nantinya tidak hanya memetakan kawasan rawan banjir, tetapi juga dilengkapi basic design sebagai acuan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain itu, penanganan banjir juga akan melibatkan koordinasi lintas daerah bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran. Langkah itu dilakukan agar pengendalian aliran air dari wilayah penyangga menuju Bandar Lampung dapat berjalan lebih optimal.
Rapat koordinasi juga membahas rencana pembangunan embung dan kolam retensi di sejumlah titik strategis guna mengurangi debit air yang masuk ke kawasan perkotaan saat curah hujan tinggi.
Sementara itu, Wali Kota Eva Dwiana, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung atas dukungan terhadap upaya penanganan banjir di Bandar Lampung. Ia menegaskan Pemerintah Kota Bandar Lampung siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk mempercepat penyelesaian persoalan banjir yang selama ini kerap terjadi di sejumlah wilayah.
“Sinergi antar instansi menjadi kunci agar penanganan banjir dapat dilakukan secara maksimal, terstruktur, dan berorientasi jangka panjang,” pungkasnya.
(Rian)
