PIJAR MEDIA, LAMPUNG TIMUR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan fokus percepatan pembangunan daerah pada 2027 melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), investasi, dan ekonomi desa sebagai motor utama pertumbuhan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Sukadana, Senin (30/3/2026).
Menurut Jihan, tahun 2027 menjadi fase akselerasi dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029 sekaligus tahap awal penguatan fondasi transformasi pembangunan jangka panjang daerah.
“Fokus kita adalah mempercepat pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan pengembangan industri berbasis potensi daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci agar perencanaan pembangunan berjalan selaras dan tepat sasaran.
Secara makro, kinerja ekonomi Lampung menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi provinsi pada 2025 mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi hampir seperempat terhadap perekonomian.
Namun, tantangan masih terlihat di daerah. Kabupaten Lampung Timur mencatat pertumbuhan ekonomi 4,65 persen dengan tingkat kemiskinan 12,15 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi yang berada di angka 9,66 persen.
Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung menetapkan tiga prioritas utama pembangunan.
Pertama, peningkatan kualitas SDM melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan kerja. Kedua, penguatan ekonomi daerah lewat hilirisasi komoditas, pengembangan UMKM, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan irigasi untuk mendukung aktivitas ekonomi.
Selain itu, strategi pembangunan juga diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis desa melalui Program Desaku Maju. Program ini menjadi instrumen utama Pemprov Lampung dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang produktif dan berkelanjutan.
Pada 2026, program tersebut didukung berbagai intervensi konkret, antara lain bantuan pupuk hayati cair senilai Rp11,6 miliar untuk 1.500 lokasi, pengadaan 82 unit mesin pengering senilai Rp27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi lebih dari 500 warga desa.
Tak hanya itu, Pemprov Lampung juga mengalokasikan anggaran infrastruktur di Lampung Timur sebesar Rp48,8 miliar untuk perbaikan jalan provinsi sepanjang 6,2 kilometer, serta Rp7,29 miliar untuk 34 ruas jalan desa.
Dukungan keuangan juga diberikan langsung ke desa melalui bantuan Rp10 juta per desa kepada 264 desa, dengan total Rp2,64 miliar.
“Seluruh program ini diarahkan agar pembangunan lebih terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan arah kebijakan tersebut, Pemprov Lampung menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan merata hingga ke tingkat desa. (Rian)
