PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, bersama Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, di Ruang Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (09/03/2026).
Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai respons cepat atas banjir besar yang terjadi di puluhan titik di Kota Bandar Lampung pada Jumat (06/03/2026) lalu. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hujan dengan intensitas ekstrem memicu genangan tinggi di permukiman warga dan ruas jalan utama, bahkan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa penanganan banjir di ibu kota Provinsi Lampung tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja.
“Masalah banjir di Bandar Lampung memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Air berasal dari hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara Pemprov, Pemkot Bandar Lampung, serta kabupaten sekitar seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci,” ujar Marindo.
Rapat tersebut juga dihadiri Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Lampung, Mukhlis Basri, yang memberikan sejumlah catatan terkait penanganan infrastruktur drainase. Ia menilai perlu dilakukan kajian ulang terhadap sistem aliran pembuangan air di kota tersebut.
“Kita harus mengkaji kembali aliran air agar bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat, sehingga beban drainase di tengah kota bisa berkurang,” kata Mukhlis.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa pemerintah kota telah melakukan berbagai langkah penanganan darurat pascabanjir. Upaya tersebut antara lain perbaikan talud, pengerukan sungai, hingga pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan.
“Kami terus melakukan perbaikan talud dan pengerukan sungai. Namun kami juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar rencana teknis seperti peninggian tanggul bisa segera direalisasikan,” ujar Eva Dwiana.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) Roy Panagom Pardede menjelaskan pihaknya telah menyiapkan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang. Fokus utamanya adalah normalisasi sungai serta peninggian tanggul di sejumlah titik kritis yang dinilai tidak lagi memiliki elevasi memadai.
Dalam rapat tersebut disepakati beberapa langkah strategis untuk penanganan banjir secara permanen. Di antaranya penyusunan Masterplan Banjir Terintegrasi sebagai acuan penanganan dari hulu hingga hilir, pembangunan kolam retensi atau embung di wilayah hulu untuk menahan laju air, serta normalisasi sungai dan peninggian tanggul di titik rawan.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penataan ruang yang lebih tegas, termasuk penertiban bangunan di bantaran sungai dan penambahan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air.
Di sisi lain, Marindo Kurniawan mengingatkan bahwa persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga perilaku masyarakat.
“Faktor sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika budaya membuang sampah ke sungai belum berubah,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, serta perwakilan organisasi perangkat daerah dari Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sistem sungai dan drainase di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga risiko banjir di masa mendatang dapat diminimalkan demi melindungi masyarakat. (Rian)
