PIJAR MEDIA, BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, memaparkan strategi komprehensif penurunan tingkat pengangguran dalam rapat penilaian kinerja kepala daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Rabu (01/04/2026).
Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya pada dimensi pengendalian tingkat pengangguran.
Dalam paparannya, Marindo menegaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dari sisi demografi. Sebanyak 69,24 persen penduduk berada pada usia produktif (15–64 tahun), yang dinilai sebagai modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal, Upah Minimum Provinsi (UMP) yang relatif rendah, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan tingkat produktivitas yang perlu ditingkatkan.
“Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi perhatian utama,” ujar Marindo.
Berdasarkan data tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,21 persen. Pengangguran didominasi oleh lulusan SMA dan SMK, yang menunjukkan adanya mismatch antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
Selain itu, struktur ketenagakerjaan di Lampung masih didominasi sektor informal dengan proporsi mencapai 64,72 persen. Kondisi ini dinilai memerlukan intervensi serius untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja serta memperluas lapangan kerja formal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengusung strategi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kewirausahaan.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, khususnya bagi masyarakat pada kelompok ekonomi terbawah (desil 1 dan 2). Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, hingga standardisasi produk untuk meningkatkan daya saing.
Di sisi lain, Pemprov Lampung mengembangkan akses informasi pasar kerja melalui aplikasi SiGajah, serta memperluas program pemberdayaan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Upaya perlindungan tenaga kerja juga menjadi perhatian, salah satunya melalui sosialisasi pembatasan pengiriman pekerja migran perempuan non-skill guna meminimalkan risiko kerentanan di luar negeri.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga mendorong penciptaan usaha baru melalui fasilitasi bantuan permodalan bagi masyarakat.
Dalam aspek kolaborasi, Marindo menegaskan bahwa penanganan pengangguran membutuhkan sinergi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun dengan dunia usaha dan masyarakat.
Sebagai inovasi daerah, Pemprov Lampung juga mengembangkan program “Desaku Maju”, yang berfokus pada pembangunan berbasis desa guna meningkatkan produktivitas dan memperkuat ekonomi lokal.
“Melalui kolaborasi dan strategi yang terintegrasi, kami optimistis penurunan pengangguran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Marindo.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap berbagai langkah tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.
(Rian)
