PIJAR MEDIA, LAMPUNG UTARA — sebagai pilar utama percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, serta pembangunan infrastruktur.
Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lampung Utara 2027 yang digelar di Gedung Pusiban Agung, Kotabumi, Kamis (26/03/2026).
Menurut Mirza, ketiga sektor tersebut menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan mengoptimalkan potensi lokal melalui peningkatan kualitas SDM, hilirisasi, dan dukungan infrastruktur.
Lampung Utara memiliki potensi komoditas seperti ubi kayu, jagung, padi, kedelai, kopi, karet, dan pisang. Namun, pengelolaannya membutuhkan SDM yang terampil agar mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
“Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas agar lahir SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan,” kata Mirza.
Data menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung berada di angka 73,98 (kategori tinggi), sedangkan Lampung Utara 72,28 dengan pertumbuhan 1,2 persen. Capaian ini dinilai perlu terus ditingkatkan.
Selain itu, Mirza menekankan pentingnya hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai ekonomi. Ia juga menyoroti peran infrastruktur dalam memperlancar distribusi hasil pertanian dan membuka akses pasar.
“Pada 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi di Lampung mencapai 79,79 persen, sementara jalan kabupaten di Lampung Utara 46,67 persen. Untuk 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran Rp1,98 miliar untuk jalan desa, Rp40,52 miliar untuk perbaikan jalan provinsi, serta Rp2,1 miliar untuk pembangunan jembatan,” terangnya.
Pemprov juga menggulirkan Program Desaku Maju guna memperkuat ekonomi desa. Program ini mencakup bantuan pupuk organik cair, mesin pengering (dryer), dan pelatihan vokasi. Desa Wonomarto disebut sebagai percontohan dengan peningkatan produksi pertanian hingga 30 persen.
Program tersebut turut diintegrasikan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan mendorong desa menjadi pemasok bahan pangan.
Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Provinsi Lampung turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara Lampung Utara mencatat 15,78 persen pada 2025, turun 1,14 persen dari tahun sebelumnya.
Mirza menegaskan, capaian tersebut menjadi modal penting menuju akselerasi pembangunan pada 2027. Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan pembangunan.
“Perencanaan harus realistis, berbasis kemampuan fiskal, dan fokus pada program berdampak luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (Rian).
