PijarMedia.id— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, mulai memasuki tahapan krusial dalam usulan pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Balai Satuan Kerja (Satker) Provinsi Lampung melakukan survei dan verifikasi calon lokasi sekolah tersebut.
Survei dilakukan di lahan seluas 9,4 hektare yang berada di Tiyuh (Desa) Kantong Panaragan, wilayah Tiyuh Pulung Kencana, tepat di samping Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tubaba, Kamis (08/01/2026).
Kegiatan ini didampingi langsung oleh Bupati Tubaba Novriwan Jaya bersama jajaran OPD terkait, di antaranya Asisten II, Dinas PUPR, Perkimta, Kominfo, Dinas Sosial, BKAD, hingga Dinas Perhubungan.
Perwakilan Kementerian PUPR dari Satuan Kerja Pelaksanaan Sarana Prasarana Strategis Lampung, Pendi M.Y., mengatakan survei ini merupakan tahapan verifikasi atas usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari Pemkab Tubaba.
“Hari ini kita melakukan survei verifikasi usulan calon Sekolah Rakyat Kabupaten Tubaba. Dari sisi kondisi lapangan dan fisik, lokasi ini sudah memenuhi syarat, baik dari akses jalan, jaringan air, kontur lahan yang relatif datar, maupun luasan lahan yang lebih dari lima hektare,” ujar Pendi kepada media.
Namun demikian, Pendi menegaskan proses penetapan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya berada di kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). Saat ini, pihaknya masih menunggu kelengkapan dokumen administrasi berupa sertifikat tanah, dokumen KTR (Kesesuaian Tata Ruang), hingga KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) yang direncanakan segera disampaikan.
“Yang mengusulkan Sekolah Rakyat tidak hanya Tubaba, tetapi seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Kami hanya melaporkan hasil verifikasi teknis, sedangkan penetapan prioritas lokasi ada di Kemensos nantinya,” jelasnya.
Ia menyebutkan, jika usulan disetujui, tahapan perencanaan diperkirakan memakan waktu satu hingga dua bulan. Berdasarkan linimasa sementara, proses lelang ditargetkan dimulai pada Agustus 2026 agar sebagian bangunan sudah siap menyambut tahun ajaran baru.
“Untuk Lampung sendiri, saat ini sudah ada tiga lokasi yang ditetapkan, yakni Kota Baru (usulan provinsi), Sukadana Lampung Timur, dan Desa Candu, Kalianda, Lampung Selatan,” tambahnya.
Terkait anggaran, Pendi memperkirakan kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat minimal mencapai Rp200 miliar. Kompleks ini akan mencakup ruang kelas jenjang SD, SMP, SMA, asrama putra-putri, kantin, rumah ibadah, ruang serba guna, hingga sarana olahraga. Luasan ideal berkisar 5–10 hektare dengan target masa pembangunan sekitar 10 bulan.
Sementara itu, Bupati Tubaba Novriwan Jaya menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung program nasional tersebut.
“Kami support maksimal. Lahan sudah kami siapkan, dan sebelumnya kami juga telah bertemu langsung dengan Menteri Sosial. Harapan kami, di lahan seluas 9,4 hektare ini bisa sekaligus dibangun GOR dengan fasilitas penunjang berstandar nasional,” ujar Novriwan.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat sekaligus fasilitas olahraga terpadu akan menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan pendidikan dan sarana publik di Tubaba, tanpa harus membangun GOR terpisah di kemudian hari.
“Kita berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Tubaba bisa segera dilaksanakan. Dan lahan di sekitar gedung Perpustakaan Daerah ini adalah lahan yang memang kita siapkan untuk program itu, karena strategis dan memenuhi apa yang menjadi ketentuan serta kebutuhan pembangunan,” pungkasnya. (Rian)
