PIJAR MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji, Provinsi Lampung, terus mematangkan langkah strategis guna memastikan program pembangunan di tingkat lokal selaras dengan target pemerintah pusat.
Hal ini ditegaskan melalui koordinasi yang dilakukan oleh Plt. Inspektur Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri, S.I.P., M.I.P ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) Jakarta, Rabu (11/03/2026).
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Inspektur Wilayah I Itjen Kemendagri, Brigjen Pol. Harun Yuni Aprin, S.H., S.I.K., M.Si. Fokus utama pembahasan meliputi mekanisme Penilaian Kinerja Kepala Daerah serta optimalisasi peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal Program Strategis Nasional (PSN).
Plt. Inspektur Mesuji, Najmul Fikri, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan instruksi langsung Bupati Mesuji, Hj. Elfianah untuk memastikan tata kelola pemerintahan di Mesuji tetap berada pada koridor yang akuntabel. Menurutnya, penilaian kinerja kepala daerah bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen vital untuk menyelaraskan arah pembangunan pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta mengukur efektivitas pelayanan publik.
”Kami ingin memastikan bahwa indikator kinerja yang kami laksanakan di Mesuji benar-benar ‘inline’ dengan prioritas nasional. Penguatan peran APIP menjadi kunci agar setiap kebijakan daerah tidak hanya selesai secara serapan anggaran, tapi juga berdampak nyata pada percepatan PSN di Kabupaten Mesuji,” ujar Najmul Fikri usai pertemuan kepada media ini.
Kiki sapa akrabnya, menambahkan, sinergi dengan Itjen Kemendagri ini menjadi ruang koordinasi serta dapat memberikan kepastian bagi Pemkab Mesuji dalam memetakan potensi hambatan sejak dini (early warning system) melalui fungsi pengawasan internal yang lebih tajam.
Sementara, di sisi lain, Inspektur Wilayah I Itjen Kemendagri, Brigjen Pol. Harun Yuni Aprin, mengapresiasi langkah proaktif dari Inspektorat Kabupaten Mesuji. Ia menekankan bahwa APIP harus bertransformasi menjadi mitra strategis kepala daerah, untuk bukan sekadar unit pemeriksa.
”Penilaian kinerja kepala daerah saat ini sangat ketat, terutama dalam mendukung proyek strategis nasional. Kami memberikan arahan agar APIP di daerah, termasuk Mesuji, lebih berorientasi pada hasil (result-oriented). Pengawasan harus mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus lincah dalam mengeksekusi pembangunan,” tegas Brigjen Pol. Harun Yuni Aprin.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa penguatan indikator penilaian akan mencakup aspek efektivitas kebijakan dan kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan koordinasi ini, diharapkan evaluasi kinerja pemerintahan di Kabupaten Mesuji semakin optimal, transparan, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. (Kotan).
